Matamata.com - Kementerian Agama (Kemenag) menugaskan sebanyak 98 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Penempatan ini menjadi bagian dari implementasi AstaCita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM).
"Kami bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi untuk memilih dan merekomendasikan guru PAI yang berada di titik lokasi Sekolah Rakyat," ujar Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag, M. Munir, di Jakarta, Kamis.
Munir menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program yang sejalan dengan AstaCita ke-4 Presiden Prabowo, yakni penguatan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Hingga kini, program tersebut telah berjalan di 100 titik di seluruh Indonesia.
Para guru yang direkomendasikan dari Kanwil Kemenag Provinsi, lanjut Munir, harus melalui proses seleksi oleh tim asesor. "Ada tim asesor untuk menyeleksi calon guru PAI di Sekolah Rakyat, dengan melibatkan pihak dari Kemenag, Kemensos, Kemendikdasmen, BNPT, dan BKN. Dan Alhamdulillah, sejak Sekolah Rakyat dimulai pada pertengahan Juli lalu, ada 98 guru PAI yang terpilih," katanya.
Sebanyak 98 guru tersebut kemudian mengikuti Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rakyat di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada 21–23 Agustus 2025.
Munir menambahkan, saat ini Kemenag juga tengah memproses penugasan 59 guru PAI baru untuk mengisi tambahan 59 titik Sekolah Rakyat. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Targetkan Pelimpahan Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Rampung Usai Musim Haji 2026
-
Jadwal Haji 2026: Jamaah Embarkasi Padang Gelombang II Langsung Menuju Jeddah
-
Cegah Kekerasan Seksual, DPR Minta Kemenag Perketat Pengawasan Pesantren
-
Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Nol Toleransi untuk Kekerasan Seksual di Pesantren
-
Kemenag Tegaskan Isu Pemerintah Kelola Kas Masjid Adalah Hoaks
Terpopuler
-
Cegah DBD! Warga Kalisari Jakarta Timur, Kompak di Pertemuan Jumantik
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
Terkini
-
Soroti Anggota Polri Ikut Ormas, Ketua Komisi III DPR: Etis Enggak Pimpinan Deklarasi?
-
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG
-
KSP Tegaskan Komitmen Penyelamatan Aset Negara, Satgas PKH Amankan Rp371 Triliun
-
Sentil Asas Keadilan, Menteri HAM Usul Sipil Juga Bisa Duduki Jabatan Strategis di Polri
-
Menkum Supratman Ingatkan ASN Tak Main-main dengan Layanan Publik Usai Rentetan Kasus Korupsi