Matamata.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pimpinan perguruan tinggi di wilayahnya untuk mengarahkan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi secara sopan dan tanpa tindakan anarkistis.
Pesan tersebut disampaikan Sultan saat bertemu pimpinan dari 10 perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Minggu malam.
"Pertemuan kami ini dengan para rektor maupun pembantu rektor di DIY untuk menyamakan persepsi. Harapan saya, untuk bisa memberikan pemahaman, menyampaikan aspirasi boleh, tidak ada yang melarang. Tapi untuk demokratisasi, itu dengan baik, dengan sopan, bukan dengan kekerasan," ujar Sultan.
Rektor yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPN), Institut Seni Indonesia (ISI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Universitas Sanata Dharma (USD), dan Universitas Amikom Yogyakarta.
"Saya ingin Bapak-Bapak Rektor ini juga bisa arahkan para mahasiswanya," tambah Sultan.
Menurutnya, mahasiswa wajar menyampaikan aspirasi, namun demokrasi sebaiknya dijalankan dengan itikad baik tanpa menimbulkan korban atau kerusakan.
Selain perguruan tinggi, Pemda DIY melalui Dinas Pendidikan juga telah berkomunikasi dengan pimpinan SMA maupun SMP untuk memberi pemahaman kepada pelajar yang ingin ikut aksi unjuk rasa.
"Kalau tidak perlu, kan enggak perlu harus bolos sekolah karena tugasnya anak-anak ini bersekolah," tegas Ngarsa Dalem.
Rektor UII Prof. Fathul Wahid menyatakan, penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara. Namun ia mengingatkan agar tidak disertai tindakan anarkistis.
"Kalau ada indikasi anarkisme, kita harus bertanya siapa yang berada di belakang itu. Aspirasi di Yogyakarta harus tetap damai," kata Fathul.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito menilai arahan Sultan penting untuk menyamakan langkah perguruan tinggi dalam mendampingi mahasiswa.
"Demonstrasi tidak dilarang, tetapi kita semua diminta menjaga agar jangan sampai berkembang menjadi anarkistis. Kita harus melindungi mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta dari potensi manipulasi pihak-pihak tertentu," ucap Arie.
Ia menambahkan, kondisi saat ini berbeda dengan peristiwa sebelumnya. "Potensi anarkisme lebih besar dan sistematis. Karena itu, kami di UGM membuka 'crisis center' sebagai langkah antisipasi. Namun yang utama, semua pihak di Yogyakarta harus tetap damai dan mengedepankan komunikasi yang baik," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kementerian Kebudayaan Dukung Gelaran Hari Wayang Dunia 2026 di Yogyakarta
-
Mendiktisaintek Brian Yuliarto Dorong Kolaborasi Kampus-Industri untuk Hilirisasi Sawit
-
Menlu RI: Evakuasi WNI di Iran Belum Diputuskan, Situasi Terus Dipantau
-
Lebih dari 3 Juta Warga Portugal Turun ke Jalan Tolak Reformasi Ketenagakerjaan
-
Mendiktisaintek Dorong Kampus Jadi Motor Sains dan Inovasi Nasional
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi