Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) guna memperkuat kinerja perekonomian yang dinilai tengah melambat.
“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menurut Purbaya, faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya realisasi belanja pemerintah sehingga sistem keuangan menjadi kurang likuid.
“Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkeu berencana memanfaatkan dana pemerintah di BI sebagai instrumen untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.
Dari sisi moneter, dana tersebut akan digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Dengan begitu, bank akan terdorong menyalurkan dana agar tidak terbebani biaya dana (cost of fund) dan sekaligus mencari imbal hasil yang lebih tinggi.
“Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah tidak bisa mengontrol seluruh pelaku ekonomi, melainkan menciptakan situasi yang kondusif agar mereka dapat berkembang secara alami.
Sementara dari sisi fiskal, ia berkomitmen mempercepat realisasi belanja pemerintah melalui peninjauan program di kementerian/lembaga. Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan, ia siap turun tangan langsung.
Dengan strategi tersebut, Purbaya optimistis mesin moneter dan fiskal dapat berjalan optimal secara bersamaan. Bila berhasil, langkah itu akan diteruskan hingga memberi dampak signifikan terhadap sistem keuangan. Ia juga memastikan koordinasi dengan BI untuk merealisasikan strategi ini. (Antara)
Berita Terkait
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
Menkeu Waspadai Dampak Konflik AS-Iran, Siapkan APBN Jadi Penahan Kejut
-
Menkeu Purbaya: Harga BBM Subsidi Bisa Naik Jika Tekanan Minyak Lampaui Kapasitas APBN
-
Menkeu Purbaya: APBN 2026 Masih Tangguh Hadapi Dampak Krisis Global
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dukung DPR Tunda Impor 105 Ribu Pikap asal India
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi