Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) guna memperkuat kinerja perekonomian yang dinilai tengah melambat.
“Saya lihat sistem finansial kita agak kering, makanya ekonomi melambat. Dua tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan, baik moneter maupun fiskal. Saya lihat Kementerian Keuangan bisa berperan di situ,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.
Menurut Purbaya, faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi adalah lambatnya realisasi belanja pemerintah sehingga sistem keuangan menjadi kurang likuid.
“Pemerintah rajin menarik pajak, lalu masuk ke bank sentral. Kalau dibelanjakan lagi nggak apa-apa, tapi ini kan nggak,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkeu berencana memanfaatkan dana pemerintah di BI sebagai instrumen untuk memperbaiki mesin moneter dan fiskal.
Dari sisi moneter, dana tersebut akan digunakan untuk menyuntik likuiditas perbankan. Dengan begitu, bank akan terdorong menyalurkan dana agar tidak terbebani biaya dana (cost of fund) dan sekaligus mencari imbal hasil yang lebih tinggi.
“Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi ‘senjata’ ke mereka. Memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk mendapatkan return yang lebih tinggi,” jelasnya.
Purbaya menambahkan, pemerintah tidak bisa mengontrol seluruh pelaku ekonomi, melainkan menciptakan situasi yang kondusif agar mereka dapat berkembang secara alami.
Sementara dari sisi fiskal, ia berkomitmen mempercepat realisasi belanja pemerintah melalui peninjauan program di kementerian/lembaga. Jika terdapat hambatan dalam pelaksanaan, ia siap turun tangan langsung.
Dengan strategi tersebut, Purbaya optimistis mesin moneter dan fiskal dapat berjalan optimal secara bersamaan. Bila berhasil, langkah itu akan diteruskan hingga memberi dampak signifikan terhadap sistem keuangan. Ia juga memastikan koordinasi dengan BI untuk merealisasikan strategi ini. (Antara)
Berita Terkait
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
-
Menkeu Purbaya Respons Kritik The Economist, Tegaskan Defisit APBN Terkendali
-
Menkeu Tak Nonaktifkan Dirjen Bea Cukai Meski Namanya Muncul dalam Dakwaan Kasus KPK
-
Rupiah Melemah, Prabowo Beri Restu BI Jalankan 7 Jurus Penyelamatan Ini
-
Realisasi APBN Kuartal I 2026: Pendapatan Negara Rp574,9 T, Defisit 0,93 Persen terhadap PDB
Terpopuler
-
Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
-
Menkeu Purbaya Respons Kritik The Economist, Tegaskan Defisit APBN Terkendali
-
Usut Dugaan Markup Sepatu Sekolah, Mensos Copot Dua Pejabat Kemensos
-
Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Menkop: Siap Jadi Offtaker Produk Lokal
Terkini
-
Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
-
Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN
-
Menkeu Purbaya Respons Kritik The Economist, Tegaskan Defisit APBN Terkendali
-
Usut Dugaan Markup Sepatu Sekolah, Mensos Copot Dua Pejabat Kemensos
-
Presiden Resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih, Menkop: Siap Jadi Offtaker Produk Lokal