Matamata.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meluruskan isu terkait impor beras yang sempat menimbulkan simpang siur di masyarakat. Ia menegaskan bahwa beras impor tidak diperuntukkan bagi konsumsi rumah tangga, melainkan hanya untuk kebutuhan restoran tertentu.
Sudaryono mencontohkan, restoran Jepang membutuhkan beras asal Jepang dengan butiran kecil yang khas, sementara restoran Arab dan India memerlukan beras basmati yang tidak bisa digantikan dengan beras lokal Indonesia.
"Nah, ini kan ada lagi simpang siur. Pak, itu nyatanya ada beras impor? Yang dimaksud beras yang diimpor itu beras restoran Jepang, itu kan dia pakai beras Jepang. Itu nggak bisa diganti, itu beras-beras khusus, kecil, dia nggak terlalu besar gitu," kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).
"Itu katanya nggak impor beras, kok impor beras? Itu beras, misalnya masakan Arab, masakan India, itu kan pakai beras basmati. Itu nggak bisa diganti sama beras kita. Nah, itu untuk restoran-restoran khusus gitu loh," tambahnya.
Menurutnya, impor tersebut bersifat terbatas dan spesifik, sehingga tidak bisa disamakan dengan beras medium untuk konsumsi masyarakat. Sudaryono memastikan produksi beras medium dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
"Yang dimaksud tidak impor beras itu adalah impor beras konsumsi masyarakat. Beras medium, kita nggak impor," tegasnya seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).
Selain beras, Sudaryono menyampaikan pemerintah juga menargetkan tidak ada impor jagung pada 2025. Target yang sama berlaku bagi komoditas gula konsumsi, dengan strategi peningkatan produksi dalam negeri dan swasembada guna menjaga stabilitas harga.
Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target tersebut, sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama jajaran berkomitmen penuh untuk mencapainya.
"Presiden sudah bikin target dan ini sekarang oleh Pak Mentan Pak Amran, kami sebagai tim support-nya beliau, kita dukung Pak Amran untuk mewujudkan ini, kita tidak impor lagi untuk beras, jagung, dan gula konsumsi di tahun 2025 ini," kata Wamentan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras, sebagai bukti keberhasilan petani menjaga kedaulatan pangan.
"Yang terpenting, yang menarik adalah, sampai September sekarang, tidak ada impor (beras) Benar? Tahun lalu, 3-4 juta ton. Itu yang terpenting. Kita harus bangga atas gagasan besar Bapak Presiden (Prabowo Subianto), itu paling penting," kata Amran di kawasan DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (3/9).
Ia menyebutkan stok beras nasional pada awal September 2025 mencapai sekitar 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya 1 hingga 2 juta ton.
Capaian tersebut, menurutnya, merupakan bukti nyata keberhasilan kebijakan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor beras. (Antara)
Berita Terkait
-
Sokong Swasembada Pangan, Wamentrans Dorong Modernisasi Desa Transmigrasi di Banyuasin
-
Pecah Rekor! Stok Beras Melimpah 12,5 Juta Ton, Indonesia Mulai Ekspor Beras Premium Tahun Ini
-
Indonesia Surplus 0,5 Juta Ton Jagung, Titiek Soeharto: Saatnya Kita Ekspor!
-
Pecah Rekor! Bulog Serap 4,5 Juta Ton Gabah, Indonesia Resmi Swasembada Beras
-
Lampaui Rekor Era Soeharto, Prabowo Anugerahi Bintang Jasa untuk Mentan hingga Petani
Terpopuler
-
KBM App Goes to Korea, Nikmatnya Strawberry Raksasa
-
Ketegangan Memuncak! Utusan Trump ke Israel Saat Armada Besar AS Bergerak ke Iran
-
Masih Rendah! Baru 35 Persen Pejabat Lapor Kekayaan, KPK Ingatkan Menteri hingga Kepala Daerah
-
Ingin Jadi Diplomat? Dubes Rusia Ajak Pelajar Indonesia Kuliah di MGIMO lewat Jalur Beasiswa
-
Denada Akui Ressa Rizky sebagai Anak Kandungnya dan Minta Maaf Telah Meninggalkan Sejak Bayi
Terkini
-
Ketegangan Memuncak! Utusan Trump ke Israel Saat Armada Besar AS Bergerak ke Iran
-
Masih Rendah! Baru 35 Persen Pejabat Lapor Kekayaan, KPK Ingatkan Menteri hingga Kepala Daerah
-
Ingin Jadi Diplomat? Dubes Rusia Ajak Pelajar Indonesia Kuliah di MGIMO lewat Jalur Beasiswa
-
Mensesneg: Pengisian Jabatan Kosong OJK Gunakan Jalur PAW, Tak Perlu Timsel
-
MUI Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace, Istana: Kami Akan Berdialog