Matamata.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dilakukan secara mendalam, namun bukan berarti program tersebut akan dihentikan.
“Bukan berarti program ini (MBG) dihentikan, kalau saya pikir evaluasi itu yang lebih penting,” ujar Hetifah saat ditemui di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin.
Menurutnya, evaluasi bisa mencakup penghentian sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan perbaikan menyeluruh. Langkah tersebut, kata Hetifah, penting agar kejadian keracunan siswa tidak terulang di kemudian hari.
Hetifah juga menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menggelar rapat khusus untuk membahas evaluasi Program MBG merupakan keputusan tepat.
“Alhamdulillah, Pak Menteri (Mendikdasmen Abdul Muti) juga sudah dilibatkan, Mendagri juga terlibat. Kita akan bahas bersama, nanti DPR ikut memantau,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memimpin rapat evaluasi Program MBG pada Minggu (28/9) malam. Dalam rapat itu, Presiden memberi arahan teknis secara detail untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah juga mengevaluasi juru masak di seluruh SPPG, terutama terkait kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan memasak.
“Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat terjadi (keracunan), tetapi juga di seluruh SPPG,” kata Zulkifli Hasan (28/9).
Tag
Berita Terkait
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Dukung DPR Tunda Impor 105 Ribu Pikap asal India
-
ICW Desak KPK Awasi Pengelolaan 1.179 Satuan Gizi Polri Senilai Triliunan Rupiah
-
BGN Tegaskan Kabar Pembagian Makan Bergizi Gratis Saat Sahur Adalah Hoaks
-
DPR Ingatkan Perusahaan: THR Wajib Cair H-14, Pengawas Jangan Main-main Soal Sanksi
Terpopuler
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional
Terkini
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional