PDIP: Presiden Berhak Evaluasi Kinerja Menteri, Asal Ukurannya Jelas

Matamata.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif penuh untuk mengevaluasi kinerja para menteri di kabinetnya. Langkah itu dinilai wajar karena para menteri merupakan pembantu Presiden.

“Para menteri adalah pembantu Pak Presiden. Dengan demikian pergantian atau tidaknya menteri semata-mata kepentingan strategis Presiden,” ujar Ketua DPP PDIP Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Meski begitu, Said menilai Presiden memiliki sejumlah perangkat teknis yang dapat membantu melakukan penilaian kinerja, seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat Kabinet, serta para staf khusus di bidang masing-masing.

Ia menyarankan agar lembaga-lembaga tersebut menyusun Key Performance Indicator (KPI) sebagai tolok ukur yang objektif dalam mengevaluasi menteri.

“Dengan demikian, ukurannya jelas serta ada target, dukungan organisasi, anggaran, dan periode waktunya. Misalnya, KPI bisa disepakati akan disampaikan enam bulan sekali untuk mengukur progres kerja menteri,” katanya.

Said menambahkan, penerapan sistem evaluasi yang terukur akan mencegah penilaian yang bersifat subjektif. “Jadi ukuran evaluasinya jelas, tidak subjektif, sehingga yang mengevaluasi dan yang dievaluasi sama-sama memiliki pegangan yang jelas,” ujarnya.

Menurutnya, dengan mekanisme seperti itu, para menteri yang kinerjanya kurang baik tidak akan merasa dievaluasi secara sepihak. “Jika ada menteri terevaluasi karena kinerjanya, maka sang menteri tidak akan merasa kecewa jika terkena pergantian atau reshuffle,” ucap Said.

Lebih lanjut, ia menilai metode tersebut juga membantu Presiden menghindari menteri yang sekadar membangun citra populer tanpa hasil nyata. “Model evaluasi demikian juga akan menghindarkan Presiden mendapatkan anak buah yang membangun kinerja kamuflatif, yakni kinerja seolah-olah populer di mata rakyat karena lebih sering muncul kehebohan, tetapi kebijakannya tidak berdampak pada perubahan struktural,” katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Sidang Senat Terbuka Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/10).

Menurut Prabowo, sebagian besar menterinya adalah orang hebat, meski ada segelintir yang dianggap “nakal”.

“Kalau ada satu, dua (menteri) nakal, saya peringati ya kan. Satu kali peringatan masih nakal, masih enggak mau dengar, dua kali peringatan, tiga kali apa boleh buat reshuffle, harus diganti karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan, yang kasihan rakyat Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya kerap memberikan dukungan lebih kepada para menteri, termasuk soal anggaran. “Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya kadang-kadang mereka minta, ‘Kami butuh anggaran ini, Pak. Berapa kau butuh? Saya butuh (Rp) 5T (triliun), saya kasih 10 (triliun)’. Bayangkan kapan ada Presiden kayak begitu,” tutur Prabowo.

Presiden menegaskan, dirinya tak keberatan jika dibenci oleh menteri yang diganti. Ia juga tak gentar menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang berpotensi mengganggu pemerintahannya.

Prabowo meyakini, rakyat Indonesia akan tetap mendukung langkahnya dalam melawan para koruptor. (Antara)