Pemerintah Siapkan Inpres Pemanfaatan Aset Tidur untuk Pengembangan UMKM

Matamata.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) sebagai dasar hukum pemanfaatan aset tidur milik pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Akan keluar juga Instruksi Presiden yang mengatur penggunaan fasilitas pemerintahan yang idle, baik milik pemerintah pusat maupun daerah,” kata Muhaimin di Jakarta, Rabu.

Rencana penerbitan Inpres tersebut merupakan tindak lanjut dari program Pasar 1001 Malam, sebuah inisiatif membangun pusat bisnis dan kolaborasi bagi pelaku UMKM serta ekonomi kreatif dengan memanfaatkan aset pemerintah yang tidak terpakai di sejumlah lokasi strategis.

Muhaimin menjelaskan, program itu bertujuan mempercepat peningkatan skala usaha UMKM melalui perluasan akses pasar, yang selama ini menjadi kendala utama di tengah ketidakpastian ekonomi dan masuknya barang impor.

Selain aset milik pemerintah, kata dia, Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) juga akan mendukung pelaksanaan program tersebut. Aset Laswi Heritage Bandung milik PT Kereta Api Indonesia akan dijadikan lokasi percontohan.

“Kalau ada fasilitas yang idle, digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan UMKM. Ini sebagai wujud komitmen negara dan pemerintah dalam membuka ruang bagi UMKM untuk tumbuh,” ujarnya.

Muhaimin optimistis program tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut dia, UMKM selama ini menjadi kontributor utama terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan kontribusi mencapai 61 persen pada 2025.

Ia juga meyakini, program pemanfaatan aset tidur itu akan mendorong penciptaan lapangan kerja formal, mengingat UMKM merupakan penyerap utama tenaga kerja di Indonesia, yakni lebih dari 90 persen dari total tenaga kerja nasional.

“Kita tahu Presiden berkomitmen agar UMKM terus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta pergeseran dari sektor informal menuju formal,” kata Muhaimin. (Antara)