Titiek Soeharto: Pro-Kontra Gelar Pahlawan untuk Soeharto Hal Wajar di Negara Demokrasi

Matamata.com - Putri Presiden ke-2 Republik Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menilai perdebatan publik mengenai penetapan ayahnya, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

“Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi,” ujar Titiek saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (12/11).

Titiek menilai, meski terdapat perbedaan pandangan, sebagian besar masyarakat tetap menginginkan Soeharto mendapat pengakuan atas jasanya bagi bangsa.

“Saya rasa itu sudah jelas terang benderang, nggak usah kita lanjutkan lagi,” tambahnya didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Ia juga menyoroti jejak pembangunan yang ditinggalkan Soeharto di NTB, khususnya dalam sektor pertanian. Menurutnya, keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dan mengubah lahan kering menjadi kawasan produktif tak lepas dari program pembangunan era ayahnya.

“Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah subur. Jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya. Pokoknya yang jelas daerah kering jadi lumbung padi itu berkat pertanian dan bendungan-bendungan yang ada, saluran-saluran irigasi dirasakan oleh semua masyarakat NTB,” terangnya.

Titiek juga menepis tudingan bahwa penetapan gelar pahlawan untuk Soeharto dipengaruhi keluarga Cendana. Ia menegaskan, apa pun keputusan pemerintah, keluarganya tetap menganggap sang ayah sebagai pahlawan.

“Buat kami, diberi gelar atau tidak, bapak adalah pahlawan buat kami (keluarga),” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara. Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 yang ditetapkan di Jakarta, 6 November 2025.

Adapun sepuluh tokoh penerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini adalah:

K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur
Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah
Marsinah – Jawa Timur
Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat
Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat
Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah
Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat
Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur
Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara
Zainal Abidin Syah – Maluku Utara

(Antara)