Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan segala bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.
Pernyataan itu disampaikan Amran setelah terungkapnya masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” ujar Mentan di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi upaya impor beras, terlebih jika dilakukan secara ilegal.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.
Amran menilai Indonesia tidak memiliki alasan untuk mengimpor beras karena stok nasional berada dalam kondisi kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras pada 2025 mencapai 34,77 juta ton.
Ia juga menyebut kebijakan larangan impor beras ikut mempengaruhi penurunan harga beras dunia.
“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.
Mentan menambahkan bahwa pemerintah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras tanpa izin.
“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan dugaan bahwa praktik impor itu sudah direncanakan sebelumnya.
“Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.
Sehari sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang milik PT MSG, perusahaan yang diduga mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin.
“Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” kata Mentan di Jakarta, Minggu (23/11) malam. (Antara)
Berita Terkait
-
Konflik Timur Tengah Memanas, Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Tetap Aman
-
Bapanas Resmi Salurkan Beras SPHP 2026, Targetkan 828 Ribu Ton Hingga Akhir Tahun
-
Kesepakatan Prabowo-Trump: 53 Komoditas Pertanian RI Bebas Tarif Masuk ke AS
-
Mentan Amran Instruksikan BRMP Perkuat Kemandirian Pangan di Timur Indonesia
-
Mendagri Minta Kementan Segera Pulihkan 1.500 Hektare Sawah Tertimbun Lumpur di Aceh
Terpopuler
-
Khofifah: Buruh Pilar Ekonomi Jatim, Pengusaha Wajib Bayar THR Tepat Waktu
-
Menhaj: Arab Saudi Jamin Keamanan Ibadah Umrah, 14 Ribu Jamaah Terkendala Jadwal Pulang
-
Buntut Tragedi Longsor Bantargebang, Menteri LH Ancam Sanksi Tegas Pengelola Sampah Jakarta
-
Akui Salah Tuntut Mati ABK Sabu 2 Ton, Jaksa Kejari Batam Minta Maaf di DPR
-
Menkeu Waspadai Dampak Konflik AS-Iran, Siapkan APBN Jadi Penahan Kejut
Terkini
-
Khofifah: Buruh Pilar Ekonomi Jatim, Pengusaha Wajib Bayar THR Tepat Waktu
-
Menhaj: Arab Saudi Jamin Keamanan Ibadah Umrah, 14 Ribu Jamaah Terkendala Jadwal Pulang
-
Buntut Tragedi Longsor Bantargebang, Menteri LH Ancam Sanksi Tegas Pengelola Sampah Jakarta
-
Akui Salah Tuntut Mati ABK Sabu 2 Ton, Jaksa Kejari Batam Minta Maaf di DPR
-
Menkeu Waspadai Dampak Konflik AS-Iran, Siapkan APBN Jadi Penahan Kejut