Prabowo Hapus Utang KUR Petani Aceh Terdampak Banjir dan Longsor

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani di Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor.

“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers di sela peninjauan jembatan bailey Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12).

Prabowo menegaskan kebijakan tersebut diambil karena bencana ini tergolong keadaan terpaksa atau force majeur, sehingga petani tidak perlu cemas terkait kemampuan membayar pinjaman mereka.

“Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” ucapnya.

Selain penghapusan utang, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak, termasuk perbaikan jembatan yang ditargetkan selesai dalam satu hingga dua pekan. Ia juga menerima laporan terkait kerusakan bendungan dan area persawahan warga.

Prabowo memastikan pemerintah akan membantu pemulihan lahan pertanian dan menjamin ketersediaan pangan nasional dengan suplai dari daerah lain selama produksi lokal belum pulih.

“Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami... sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak,” tutur Presiden.

Dalam kunjungannya, Prabowo juga memantau langsung pembangunan jembatan bailey dengan panjang bentang 30 meter yang menjadi penghubung penting antara Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah. Ia menyebut pembangunan jembatan dan pemulihan jalan utama menjadi prioritas untuk memulihkan mobilitas warga dan logistik.

“Ini kita lihat salah satu jembatan bailey yang dikerjakan. Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” kata Prabowo.

Kepala Negara menegaskan pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya agar akses masyarakat dan distribusi logistik kembali berjalan normal sesegera mungkin. (Antara)