Matamata.com - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penetapan margin fee sebesar 7 persen oleh pemerintah akan menjadi instrumen vital untuk memperkuat layanan publik dan distribusi beras nasional.
Langkah ini diambil guna menjaga ketahanan pangan serta menjamin keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
Rizal menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar bagi Bulog. "Margin fee ini bukan semata-mata keuntungan, melainkan instrumen untuk memperkuat layanan publik Bulog dan memastikan distribusi beras yang adil ke seluruh pelosok negeri," ujar Rizal di Jakarta, Senin (12/1).
Ia menjelaskan bahwa tambahan margin tersebut akan dialokasikan untuk revitalisasi aset, penguatan infrastruktur logistik pascapanen, serta peningkatan efisiensi distribusi.
Skema ini juga disetarakan dengan penugasan BUMN strategis lainnya yang mendapatkan margin dalam menjalankan mandat negara.
Sebelumnya, pemerintah secara resmi menyepakati penetapan margin fee penugasan Bulog sebesar 7 persen dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Keputusan ini mengevaluasi aturan lama sejak 2014 yang menetapkan margin hanya Rp50 per kilogram—angka yang dianggap tidak lagi memadai untuk menutup biaya operasional saat ini.
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui perhitungan matang bersama Menteri Keuangan dan BPKP. Meski sempat muncul usulan 10 persen, pemerintah akhirnya menyepakati angka 7 persen.
“Margin ini utamanya untuk menjamin pelaksanaan kebijakan beras satu harga di seluruh Indonesia. Jika hanya Rp50 per kilogram, biaya operasional dasar pun sering kali tidak tertutup, terutama untuk distribusi ke wilayah dengan tantangan geografis berat,” jelas Zulhas.
Dengan ruang finansial yang lebih sehat, Bulog diharapkan mampu bergerak lebih fleksibel dalam mendukung swasembada pangan dan stabilisasi harga beras. Rizal menambahkan, Bulog tetap berkomitmen menjadi garda terdepan dalam melindungi petani sekaligus menjaga kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Menteri PU Instruksikan Percepatan Saluran Tersier guna Optimalkan Irigasi di Boyolali
-
Zulhas Pastikan Ketahanan Pangan RI Tak Terpengaruh Konflik Timur Tengah
-
Mentan Amran: Hilirisasi Kunci Indonesia Jadi Negara Kuat dan Mandiri Energi
-
Stok Beras Melimpah, Mentan Amran Lapor ke Presiden Prabowo Capaian PDB Pertanian Tertinggi dalam 25 Tahun
-
Mendiktisaintek Dorong Hilirisasi Riset Kampus untuk Ketahanan Pangan dan Energi
Terpopuler
-
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Paskah 2026, Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
-
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP Pejuang Digital ke Wilayah 3T
-
Polisi Ungkap Motif Penyiraman Air Keras di Bekasi, Pelaku Dendam Sejak 2018
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp11,70 Miliar untuk Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam
-
KPK Usut Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa dalam Kasus Bupati Pati Sudewo
Terkini
-
Menag Nasaruddin Umar Ucapkan Selamat Paskah 2026, Ajak Umat Doakan Kedamaian Bangsa
-
Wapres Gibran Lepas 150 Alumni LPDP Pejuang Digital ke Wilayah 3T
-
Polisi Ungkap Motif Penyiraman Air Keras di Bekasi, Pelaku Dendam Sejak 2018
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp11,70 Miliar untuk Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam
-
KPK Usut Aliran Uang Pendaftaran Perangkat Desa dalam Kasus Bupati Pati Sudewo