Matamata.com - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf, memberikan instruksi tegas kepada calon petugas haji tahun 2026 untuk menghapus budaya feodal selama bertugas di Tanah Suci. Ia melarang keras petugas mengutamakan pelayanan kepada atasan atau pejabat negara dan meminta mereka fokus total melayani jemaah.
"Petugas haji bukan melayani pimpinan instansinya. Anda tidak melayani pejabat kementerian, Anda tidak melayani pejabat negara. Yang Anda layani adalah jemaah haji," ujar Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan, usai memimpin apel pagi Diklat Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 H/2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat transformasi birokrasi dalam operasional haji. Gus Irfan menekankan bahwa di lapangan tidak boleh ada lagi ego sektoral antar-instansi. Petugas dari Kemenkes, Kemenag, TNI, Polri, hingga ormas Islam harus melebur dalam satu identitas: Petugas Haji Indonesia.
Ia meminta para petugas saling menutupi kekurangan dan tidak saling menyalahkan antar-sektor. Pelayanan jemaah harus diletakkan di atas kepentingan pribadi, termasuk ibadah sunnah maupun kebutuhan makan saat bertugas.
"Satu jemaah tertinggal adalah kegagalan kita semua. Jika ada jemaah tersesat saat Anda ingin salat atau makan, kalahkan kepentingan pribadi itu demi jemaah," tegas Menhaj.
Instruksi ini sekaligus merespons kritik di masa lalu mengenai adanya fragmentasi di lapangan. Sering kali petugas medis hanya terpaku pada urusan kesehatan dan petugas ibadah hanya pada manasik, sehingga jemaah yang membutuhkan bantuan umum sering terabaikan. Selain itu, budaya petugas yang sibuk melayani tamu VIP sering kali dianggap mengorbankan hak jemaah reguler.
Dengan struktur organisasi baru yang lebih ramping dan terintegrasi pada tahun 2026, pemerintah berkomitmen menciptakan standar pelayanan yang setara. Standar ini berlaku bagi seluruh jemaah tanpa memandang jabatan atau latar belakang sosial mereka. (Antara)
Berita Terkait
-
Menhaj Irfan Yusuf Lantik PPIH Embarkasi 2026: Layanan Haji Harus Inklusif dan Anti-Diskriminasi
-
Kabar Baik! Gus Irfan Tegaskan Kenaikan Biaya Haji Tak Akan Bebankan Jemaah
-
Wamenhaj Siapkan Strategi Baru Layanan Kesehatan Haji, Fokus pada Jamaah Lansia
-
Kemenhaj Gelar Manasik Haji Nasional 2026 Serentak, Fokus pada Kesiapan Fisik dan Fikih
-
Coret Pejabat Tinggi, Menteri Haji: Petugas Haji Daerah Maksimal Eselon IV Agar Fokus Melayani
Terpopuler
-
Didukung Sang Bunda, Jirayut jadi Pemeran Utama di Film 'Cek Khodam'
-
AS Dorong Diplomasi Energi Nuklir di ASEAN, Sebut Indonesia Punya Modal Kuat
-
Menko AHY: Penerbangan RI Mulai Gunakan SAF di 2027 demi Tekan Emisi
-
Mendes Yandri Bakal Digitalisasi Program Jaga Desa untuk Cegah Penyelewengan
-
JPU Tak Dapat Hadirkan 14 Saksi di PN Jakbar, Terdakwa Reinhart Muljadi dan Tim Kuasa Hukum Kecewa
Terkini
-
AS Dorong Diplomasi Energi Nuklir di ASEAN, Sebut Indonesia Punya Modal Kuat
-
Menko AHY: Penerbangan RI Mulai Gunakan SAF di 2027 demi Tekan Emisi
-
Mendes Yandri Bakal Digitalisasi Program Jaga Desa untuk Cegah Penyelewengan
-
Istri Mantan Menag Yaqut Apresiasi Langkah KPK Kabulkan Pembantaran Penahanan
-
Menteri ESDM Cari Solusi Kenaikan Harga Gas Industri demi Cegah PHK Massal