Matamata.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menghadirkan upaya mitigasi guna mengurangi risiko perubahan iklim. Hal ini merespons rangkaian bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa belakangan ini.
"Pemerintah harus lebih serius dan konsisten melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin parah," ujar Ratna dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (20/1).
Ratna menekankan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana, melainkan ancaman nyata. Berdasarkan data terbaru, banjir di Jawa Tengah saja telah merendam ribuan rumah dan berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa. Ia menilai frekuensi dan intensitas anomali cuaca saat ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
"Banjir yang berdampak pada ratusan ribu warga di Jawa ini adalah bukti bahwa perubahan iklim adalah ancaman riil. Selain permukiman, banjir juga merusak tanggul serta memutus akses infrastruktur vital yang mengancam ketahanan pangan," ucapnya.
Penanganan dari Hulu ke Hilir Legislator asal Jawa Timur ini meminta agar penanganan bencana hidrometeorologi tidak dilakukan secara parsial. Ia mendorong adanya solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari normalisasi sungai hingga penguatan teknologi peringatan dini.
"Perlu percepatan pembangunan dan perawatan bendungan serta normalisasi sungai. Pemerintah juga harus memperkuat penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perlindungan kawasan resapan air," tambah Ratna.
Selain infrastruktur fisik, Ratna juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan. Ia meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali.
"Jangan sampai kepentingan keuntungan pihak tertentu mengorbankan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan demi tanggung jawab kepada generasi mendatang," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR Dukung Pembentukan Kemenekraf, Tekankan Perlindungan Pekerja Kreatif
-
Kawendra Lukistian: Kasus Amsal Sitepu Cederai Semangat Presiden Prabowo Majukan Ekraf
-
Setjen DPR RI Batasi Penggunaan Listrik dan Jatah BBM Pejabat demi Efisiensi
-
DPR Desak KPK Jelaskan Detail Perubahan Status Penahanan Yaqut Cholil Qoumas
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
Terpopuler
-
BGN Perketat SOP Makan Bergizi Gratis, 760 Satuan Pelayanan Dihentikan Sementara
-
Khofifah Dorong Kepala Daerah di Jatim Segera Tindak Lanjut Temuan BPK
-
Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito Pererat Hubungan Bilateral Tanpa Bahas Politik
-
Mendagri Sebut Program 3 Juta Rumah Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepala Daerah
-
KPK Segera Panggil Suami dan Anak Fadia Arafiq Terkait Kasus Korupsi di Pekalongan
Terkini
-
BGN Perketat SOP Makan Bergizi Gratis, 760 Satuan Pelayanan Dihentikan Sementara
-
Khofifah Dorong Kepala Daerah di Jatim Segera Tindak Lanjut Temuan BPK
-
Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito Pererat Hubungan Bilateral Tanpa Bahas Politik
-
Mendagri Sebut Program 3 Juta Rumah Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kepala Daerah
-
KPK Segera Panggil Suami dan Anak Fadia Arafiq Terkait Kasus Korupsi di Pekalongan