Matamata.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menghadirkan upaya mitigasi guna mengurangi risiko perubahan iklim. Hal ini merespons rangkaian bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa belakangan ini.
"Pemerintah harus lebih serius dan konsisten melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin parah," ujar Ratna dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (20/1).
Ratna menekankan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana, melainkan ancaman nyata. Berdasarkan data terbaru, banjir di Jawa Tengah saja telah merendam ribuan rumah dan berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa. Ia menilai frekuensi dan intensitas anomali cuaca saat ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
"Banjir yang berdampak pada ratusan ribu warga di Jawa ini adalah bukti bahwa perubahan iklim adalah ancaman riil. Selain permukiman, banjir juga merusak tanggul serta memutus akses infrastruktur vital yang mengancam ketahanan pangan," ucapnya.
Penanganan dari Hulu ke Hilir Legislator asal Jawa Timur ini meminta agar penanganan bencana hidrometeorologi tidak dilakukan secara parsial. Ia mendorong adanya solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari normalisasi sungai hingga penguatan teknologi peringatan dini.
"Perlu percepatan pembangunan dan perawatan bendungan serta normalisasi sungai. Pemerintah juga harus memperkuat penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perlindungan kawasan resapan air," tambah Ratna.
Selain infrastruktur fisik, Ratna juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan. Ia meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali.
"Jangan sampai kepentingan keuntungan pihak tertentu mengorbankan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan demi tanggung jawab kepada generasi mendatang," tegasnya. (Antara)
Berita Terkait
-
DPR: Manfaatkan Pelemahan Ekonomi Singapura, Batam Harus Jadi Alternatif Strategis
-
Menkeu Purbaya Tegur BPJS Kesehatan Soal Penonaktifan Mendadak 11 Juta Peserta PBI JKN
-
Jadi 'Jembatan' Kemenkeu dan BI, Thomas Djiwandono Resmi Disetujui DPR Pimpin Bank Sentral
-
Tak Jadi di Bawah Kementerian, DPR Putuskan Polri Tetap Langsung di Bawah Kendali Presiden
-
Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bersama Menhan dan Panglima TNI Bahas Rencana Kerja 2026
Terpopuler
-
Danantara Kelola PLTSa Samarinda, Proyek Strategis Nasional Resmi Satu Pintu
-
Fadli Zon: MTN Seni Budaya Adalah Fondasi Generasi Emas 2045
-
Tempuh Jalan Damai, Pandji Pragiwaksono Tuntaskan Sanksi Adat di Tana Toraja
-
Bojan Hodak Akui Persib Tampil Buruk Saat Ditekuk Ratchaburi 0-3
-
DPR: Manfaatkan Pelemahan Ekonomi Singapura, Batam Harus Jadi Alternatif Strategis
Terkini
-
Danantara Kelola PLTSa Samarinda, Proyek Strategis Nasional Resmi Satu Pintu
-
Fadli Zon: MTN Seni Budaya Adalah Fondasi Generasi Emas 2045
-
Tempuh Jalan Damai, Pandji Pragiwaksono Tuntaskan Sanksi Adat di Tana Toraja
-
Bojan Hodak Akui Persib Tampil Buruk Saat Ditekuk Ratchaburi 0-3
-
DPR: Manfaatkan Pelemahan Ekonomi Singapura, Batam Harus Jadi Alternatif Strategis