Menko Pangan Sebut Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 60 Juta Orang

Matamata.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Capaian ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Zulhas usai memimpin rapat koordinasi terbatas terkait penguatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG di Jakarta, Kamis (29/1).

“Sampai hari ini, jumlah SPPG sudah mencapai 22.091 unit. Untuk penerima manfaat, angkanya sudah melewati 60 juta orang,” ujar Zulhas di Jakarta.

Lebih lanjut, Zulhas memaparkan bahwa program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja yang besar. Tercatat, tenaga kerja langsung di SPPG kini mencapai 924.424 orang, didukung oleh 68.551 pemasok dan 21.413 mitra.

Selain tenaga kerja lapangan, pemerintah juga tengah memproses pengadaan 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) khusus untuk mendukung keberlanjutan program ini.

Revisi Lokasi Pembangunan SPPG Dalam rapat tersebut, kementerian terkait menyepakati adanya revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri mengenai daftar lokasi pembangunan SPPG yang dibiayai pusat. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lahan di lapangan.

Zulhas merinci, penugasan yang dibiayai Kementerian Keuangan disesuaikan dari 542 menjadi 315 lokasi. Sementara itu, proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum disesuaikan dari 264 menjadi 222 lokasi.

“Pembangunan ini harus bekerja sama dengan daerah, mulai dari urusan tanah hingga sistem pembayaran. Semuanya harus dirapikan agar eksekusinya tepat sasaran,” jelasnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pendataan detail bersama pemerintah daerah. Fokus pendataan mencakup kelompok masyarakat yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta anak usia sekolah yang putus sekolah agar tetap mendapatkan akses gizi. (Antara)