Matamata.com - Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi meminta bantuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, untuk mendukung pemberian insentif infrastruktur bagi Pulau Dewata.
Koster menilai pola kebijakan anggaran pusat saat ini masih menyamaratakan Bali dengan daerah lain, padahal beban infrastruktur Bali sebagai destinasi wisata dunia sangatlah berat.
"Masalahnya, selama ini tidak pernah ada kebijakan daerah spesifik. Bali yang merupakan daerah wisata diberikan insentif infrastruktur yang polanya sama dengan daerah lain. Akibatnya, kami di Bali kewalahan menangani kemacetan," ujar Koster dalam pertemuan di Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Koster secara spesifik meminta Luhut untuk menjembatani komunikasi dengan sejumlah kementerian strategis, mulai dari Kementerian PU, Perhubungan, Keuangan, hingga Bappenas. Menurutnya, dukungan pusat sangat krusial karena APBD Bali tidak akan sanggup mendanai proyek skala besar sendirian.
Dua persoalan utama yang menjadi sorotan adalah kemacetan kronis dan pengelolaan sampah. Koster memperingatkan bahwa jika kedua masalah ini tidak segera ditangani, citra dan daya saing pariwisata Bali akan merosot dalam lima tahun ke depan.
"Jika tidak dikelola cepat, pariwisata Bali akan mengalami penurunan daya saing. Jangan sampai pariwisata kita rusak karena akan sulit memperbaikinya. Kita tidak boleh tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia," tegasnya.
Permintaan insentif ini, lanjut Koster, bukan tanpa dasar. Ia memaparkan kontribusi masif Bali terhadap devisa negara. Sepanjang tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali mencapai 7,05 juta jiwa, atau menyumbang 45,8 persen dari total 15,39 juta wisman secara nasional.
Bahkan pada 2024, total devisa yang disumbangkan pariwisata Bali mencapai angka fantastis, yakni Rp167 triliun. Atas dasar kontribusi besar itulah, Koster merasa Bali berhak mendapatkan atensi lebih dari pemerintah pusat.
Merespons hal tersebut, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dukungannya. Luhut mengakui bahwa Bank Dunia (World Bank) juga telah memberikan catatan mengenai mendesaknya perbaikan infrastruktur di Bali.
"Memang masalah utama di sini adalah infrastruktur. Tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Gubernur, ini harus disegerakan dan dikerjakan secara terpadu. Itu juga menjadi arahan dari World Bank," pungkas Luhut.
Berita Terkait
-
Luhut Usulkan Reformasi Pasar Modal ke Presiden: Indonesia Bisa Tiru India
-
Cegah Abrasi di Kuta hingga Candidasa, Jepang Garap Proyek Jumbo Rp1,08 T di Bali
-
Pariwisata Indonesia Berjaya di Awal 2026: Bali Dinobatkan Sebagai Destinasi Terbaik Dunia
-
Sasar Pariwisata Berkualitas, Pemprov Bali Bakal Cek Tabungan Wisman Mulai 2026
-
Menkum Ajak Warga Bali Selesaikan Sengketa Lewat Posbankum Berbasis Kearifan Lokal
Terpopuler
-
Mendag Patok Target Transaksi Trade Expo Indonesia 2026 Sebesar Rp293,3 Triliun
-
Koster Minta Dukungan Luhut agar Bali Dapat Insentif Khusus Infrastruktur
-
Kepala BRIN Ajak Sektor Industri Kolaborasi Manfaatkan Riset Dalam Negeri
-
BGN Minta SPPG Putus Kerja Sama dengan Mitra yang 'Mark-up' Bahan Baku MBG
-
GP Ansor: Sertifikasi Halal Tetap Wajib dalam Perjanjian Dagang RI-AS
Terkini
-
Mendag Patok Target Transaksi Trade Expo Indonesia 2026 Sebesar Rp293,3 Triliun
-
Kepala BRIN Ajak Sektor Industri Kolaborasi Manfaatkan Riset Dalam Negeri
-
BGN Minta SPPG Putus Kerja Sama dengan Mitra yang 'Mark-up' Bahan Baku MBG
-
GP Ansor: Sertifikasi Halal Tetap Wajib dalam Perjanjian Dagang RI-AS
-
Berapa Penurunan Berat Badan yang Wajar saat Puasa? Ini Penjelasan Dokter