Matamata.com - Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya.
Desakan ini mencuat menyusul insiden tragis penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada Senin (16/3/2026). Peristiwa yang terjadi pukul 11.37 WIT tersebut menyebabkan dua dari empat nakes gugur akibat penganiayaan senjata tajam saat sedang berkendara.
“Perlindungan keamanan menjadi kunci utama untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan di daerah terpencil,” tegas Filep di Manokwari, Rabu (18/3/2026).
Filep menilai, penyerangan terhadap nakes merupakan potret permasalahan serius di wilayah konflik. Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat dan Komando Daerah (Kodam) XVIII/Kasuari bergerak cepat mengusut tuntas peristiwa tersebut.
Menurutnya, negara wajib memberikan jaminan keselamatan penuh, tidak hanya bagi nakes, tetapi juga tenaga pendidik di daerah rawan. Hal ini penting agar pelayanan dasar bagi masyarakat tetap berjalan tanpa bayang-bayang teror.
“Atas nama DPD RI, saya menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua nakes tersebut. Ini masalah serius yang harus segera ditangani aparat keamanan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Senator asal Papua Barat ini menjelaskan bahwa perlindungan bagi petugas pelayanan publik sebenarnya telah diatur dalam undang-undang, termasuk dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Namun, ia menekankan perlunya penguatan implementasi di lapangan.
Ia mendorong peningkatan sinergisitas antara pemerintah daerah, TNI-Polri, serta tokoh adat dan agama untuk mengantisipasi gangguan stabilitas keamanan.
“Kehadiran nakes dan guru di pelosok adalah untuk melayani masyarakat Papua. Maka, keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” kata Filep.
Berdasarkan laporan kronologi, empat nakes diserang mendadak oleh OTK menggunakan senjata tajam. Dua nakes berhasil meloloskan diri dan meminta pertolongan ke Pos TNI di Bamusbama, sementara dua rekan mereka tidak tertolong.
Filep menambahkan, DPD RI akan mengawal kasus ini secara formal. “Kami akan meminta keterangan dari semua pihak terkait setelah masa libur Idulfitri 2026 berakhir,” pungkasnya. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Situasi Darurat di Sumatera: Senator RI Minta Pemerintah Segera Umumkan Bencana Nasional
-
Paskibraka Papua Barat Daya Dapat Hadiah Motor dari Menkum, Ucapkan Terima Kasih
-
Ketua DPD RI Ajak Mahasiswa Indonesia di China Pulang Bangun Negeri
-
Empat Paslon Bupati Resmi Gugat Sengketa Pilkada 2024 ke MK, KPU Kabupaten Tambrauw Siap Hadapi Gugatan
-
Thomas Kofiaga Desak KPU dan Bawaslu RI, Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Data Sirekap Kabupaten Tambrauw
Terpopuler
-
Seskab Teddy dan Mensos Gus Ipul Bahas Prestasi Sekolah Rakyat hingga Akurasi Bansos
-
KPK Telusuri Keuntungan Tak Sah Tiga Biro Perjalanan di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Kemendagri Jamin Nasib PPPK Aman, Minta Pemda NTT Efisiensi Belanja Operasional
-
Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Terbit, Stok Cadangan Jagung Nasional Diperkuat
-
Wapres Gibran Tinjau NTT Mart, Dorong Hilirisasi Produk Unggulan NTT ke Pasar Global
Terkini
-
Seskab Teddy dan Mensos Gus Ipul Bahas Prestasi Sekolah Rakyat hingga Akurasi Bansos
-
KPK Telusuri Keuntungan Tak Sah Tiga Biro Perjalanan di Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Kemendagri Jamin Nasib PPPK Aman, Minta Pemda NTT Efisiensi Belanja Operasional
-
Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Terbit, Stok Cadangan Jagung Nasional Diperkuat
-
Wapres Gibran Tinjau NTT Mart, Dorong Hilirisasi Produk Unggulan NTT ke Pasar Global