Matamata.com - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengajak mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh studi di China untuk kembali ke Tanah Air dan berkontribusi membangun bangsa.
Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan delegasi DPD RI dengan warga negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beijing, Senin (30/6) malam.
"Kesempatan belajar di China, termasuk penguasaan bahasa Mandarin serta ilmu pengetahuan dan teknologi, sebaiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Setelah itu, kembali dan berkontribusilah untuk negeri," ujar Sultan.
Dalam kunjungan kerja ke Beijing yang berlangsung pada 29 Juni hingga 5 Juli 2025 itu, Sultan didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai serta sejumlah anggota lainnya seperti Lis Tabuni, Amaliah, Almira Nabila Fauzi, dan I Gusti Ngurah Arya Wedakarna.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Wakil Kepala Perwakilan Parulian Silalahi, serta sekitar 50 mahasiswa dan WNI yang menetap di Beijing.
Sultan juga memperkenalkan peran DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah yang lahir dari semangat Reformasi 1998. "DPD bukan bagian dari partai politik. Kami bekerja secara independen mewakili daerah, dan turut memastikan program pemerintah berjalan tanpa hambatan," jelasnya.
Dalam sesi tanya jawab, Louis, mahasiswa hukum di Peking University, menyinggung soal korupsi di Indonesia. Sultan menjelaskan bahwa meski korupsi sulit dihapuskan sepenuhnya, sistem pengawasan yang kuat—termasuk peran DPD—dapat meminimalkan konflik kepentingan.
Ia juga menyinggung pentingnya peran media sosial dalam mengawasi pejabat publik dan mencontohkan keberhasilan China dalam ketahanan pangan dan ekspor pertanian sebagai sesuatu yang patut dipelajari Indonesia.
Sementara itu, Veldesen Yaputra, mahasiswa arsitektur di Tsinghua University, menyampaikan proyek pembangunan perpustakaan komunitas di Papua Barat Daya dan meminta dukungan dari anggota DPD, khususnya dari wilayah Papua.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyatakan bahwa dana otonomi khusus (otsus) dapat dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan pemberdayaan masyarakat Papua.
Baca Juga
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa asal Papua yang dibiayai pemerintah diwajibkan kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan studi.
"Yang penting, terus belajar dan bermimpi jauh ke depan. Setelah itu, pulanglah untuk membangun Papua dan Indonesia," ujar Yorrys.
Selain ke KBRI, delegasi DPD juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah lembaga di China seperti CPPCC, NPC, Asosiasi Perikanan Tiongkok, China Media Group, hingga perusahaan seperti Xiaomi Automobiles dan peternakan akuakultur Xinnong Tianli. (Antara)
Berita Terkait
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO
-
Beijing Tegaskan Isu Taiwan Urusan Dalam Negeri, Respons Klaim Donald Trump
-
Mahasiswa FTUI Juara Ericsson Hackathon 2025, Inovasi AI dan 5G untuk Laboratorium
-
China Tegaskan Netral, Bantah Terlibat Pasok Senjata ke Kamboja
-
Eks Bos Olahraga China Dijatuhi Hukuman Mati Bersyarat atas Kasus Suap Rp500 Miliar
Terpopuler
-
Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO
-
Menteri PKP Targetkan Pembangunan Ratusan Rusun Subsidi Sepanjang 2026
-
Kemenhaj: Petugas Haji Wajib Berseragam dan Tidak Pakai Ihram saat Puncak Armuzna
-
Kumpulkan 1.200 Rektor, Presiden Prabowo Tekankan Pendidikan Tanpa Bebani Mahasiswa
Terkini
-
Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO
-
Menteri PKP Targetkan Pembangunan Ratusan Rusun Subsidi Sepanjang 2026
-
Kemenhaj: Petugas Haji Wajib Berseragam dan Tidak Pakai Ihram saat Puncak Armuzna
-
Kumpulkan 1.200 Rektor, Presiden Prabowo Tekankan Pendidikan Tanpa Bebani Mahasiswa