Matamata.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengingatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial (bansos) secara matang. Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan tepat sasaran, terutama di tengah tekanan inflasi yang mengancam daya beli masyarakat.
"Pemberian bansos di tengah inflasi bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tidak berbelit. Jangan sampai penerimanya itu-itu saja, bahkan di sisi lain menjadi dana mengendap di bank," ujar Selly dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (27/3).
Selly menegaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data tidak boleh dipisahkan dari alur penyaluran. Menurutnya, pemisahan kedua proses tersebut seringkali memicu salah sasaran dan hambatan dalam pencairan dana.
Ia mendesak agar Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) serta tenaga pendamping diberikan otoritas penuh untuk memverifikasi data sebelum daftar penerima manfaat diserahkan ke Bank Himbara.
"Kemensos tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus memastikan bantuan diterima masyarakat secara utuh tanpa penyimpangan," tegasnya.
Selain penguatan internal Kemensos, Selly menyoroti pentingnya peran tenaga pendamping di lapangan dalam fungsi pengawasan. Ia menilai penyaluran bansos harus menyentuh masyarakat yang benar-benar terdampak ekonomi, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif.
Selly juga mewaspadai potensi masalah klasik, seperti data penerima yang berulang atau dana bantuan yang tertahan di rekening akibat kendala birokrasi. Sebagai solusi, ia mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembaruan data agar lebih transparan dan akuntabel.
"Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat. Bansos bukan hanya soal disalurkan, tapi harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan diterima tanpa hambatan," pungkas Selly.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rencana penyaluran bansos tambahan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi saat ini. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Pakar Nilai Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi April 2026 Sebagai Langkah Koreksi yang Wajar
-
China Dukung Peringatan IMF: Konflik Timur Tengah Ancam Keamanan Energi Global
-
Kemensos Kaji Penebalan Bansos 2026 untuk Jaga Daya Beli, Cair Pekan Ketiga April
-
Seskab Teddy dan Mensos Gus Ipul Bahas Prestasi Sekolah Rakyat hingga Akurasi Bansos
-
Kemensos Salurkan Bantuan Rp11,70 Miliar untuk Korban Bencana Hidrometeorologi di Agam
Terpopuler
-
DPR Usulkan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset
-
Minat Tinggi, Pendaftar Manajer Kopdes Merah Putih Tembus 220 Ribu Orang
-
Cara Lapor Program Makan Bergizi Gratis via Aplikasi Jaga Desa Kejaksaan Agung
-
Rumah Perubahan Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Waktunya STARt Bersama TikTok Shop Tokopedia
-
Mendikdasmen Bakal Sanksi Pengawas TKA yang Main TikTok hingga Merokok Saat Ujian
Terkini
-
DPR Usulkan Badan Khusus Pengelola Aset dalam RUU Perampasan Aset
-
Minat Tinggi, Pendaftar Manajer Kopdes Merah Putih Tembus 220 Ribu Orang
-
Cara Lapor Program Makan Bergizi Gratis via Aplikasi Jaga Desa Kejaksaan Agung
-
Mendikdasmen Bakal Sanksi Pengawas TKA yang Main TikTok hingga Merokok Saat Ujian
-
Kunjungan Kerja Wapres Gibran di Papua: Tinjau Bandara Douw Aturure dan Proyek IKN Papua