Matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi tinggi terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia menilai program tersebut sangat mulia karena menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat kurang mampu sekaligus menjadi penggerak ekonomi di daerah.
Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri usai menghadiri Peluncuran Program BSPS Nasional Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (31/3/2026). Acara ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PKP, BP Tapera, Pemkab Tangerang, serta lembaga keuangan seperti BRI, PNM, dan SMF.
"Saya all out mendukung Menteri PKP. Sebagai Mendagri, tugas saya adalah membina pemerintah daerah untuk menyukseskan program tiga juta rumah inisiasi Presiden Prabowo Subianto," ujar Tito dalam keterangan resminya.
Tito menekankan bahwa salah satu indikator utama keberhasilan seorang kepala daerah adalah kemampuannya menurunkan angka kemiskinan. Menurutnya, sektor perumahan adalah kunci karena merupakan kebutuhan primer rakyat.
"Program perumahan ini harus ditangkap oleh kepala daerah agar mereka juga berhasil. Kolaborasi ini bukan hanya menyelesaikan masalah hunian, tapi juga kontribusi nyata bagi Indonesia," lanjutnya.
Lebih lanjut, mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa proyek perumahan rakyat menciptakan dampak ekonomi berganda (multiplier effect). Sektor UMKM, toko material bangunan, hingga perbankan akan ikut bergerak karena adanya perputaran uang di ekosistem perumahan.
"Usaha material akan hidup, perbankan dapat nasabah baru, dan UMKM bergerak semua karena kegiatan perumahan ini," jelas Tito.
Dalam agenda tersebut, hadir pula Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Tangerang.
Mendagri memastikan pihaknya akan terus mengawal realisasi program ini di seluruh pelosok tanah air agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. (Antara)
Baca Juga
Tag
Berita Terkait
-
Satgas PRR: Penyaluran Bantuan Jaminan Hidup Pascabencana Sumatera Berbasis Data Lapangan
-
Mendagri Terbitkan SE Aturan WFH ASN Pemda, Berlaku Setiap Hari Jumat
-
Mendagri: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional
-
Mendagri Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri Selama Periode Lebaran 1447 H
-
Menteri PKP Perpanjang Tenor KPR Jadi 30 Tahun, Cicilan Rumah Subsidi Makin Ringan
Terpopuler
-
Kementerian PU Tuntaskan SPPG Makan Bergizi Gratis di PLBN Wini dan Motamasin NTT
-
Puan Maharani Ingatkan Etika Mengkritik: Harus Santun dan Saling Menghargai
-
DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban, Atur Dana Abadi Hingga Independensi LPSK
-
Gibran Kritik Minimnya Penerangan dan Pemeliharaan Sentra Pendidikan Mimika
-
Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump
Terkini
-
Kementerian PU Tuntaskan SPPG Makan Bergizi Gratis di PLBN Wini dan Motamasin NTT
-
Puan Maharani Ingatkan Etika Mengkritik: Harus Santun dan Saling Menghargai
-
DPR Sahkan UU Pelindungan Saksi dan Korban, Atur Dana Abadi Hingga Independensi LPSK
-
Gibran Kritik Minimnya Penerangan dan Pemeliharaan Sentra Pendidikan Mimika
-
Konflik Iran AS: China Protes Penyitaan Kapal di Selat Hormuz dan Ancaman Bom Trump