Khofifah: Program BSPS Jadi Pengungkit Ekonomi dan Penekan Kemiskinan di Jatim

Matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan. Melalui penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), program ini diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi warga di berbagai wilayah Jawa Timur.

“Program BSPS ini sangat strategis karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, yaitu hunian yang layak. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan kualitas hidup, tetapi juga berkontribusi langsung pada penurunan kemiskinan,” ujar Khofifah di Surabaya, Senin (4/5/2026).

Mantan Menteri Sosial RI tersebut mengungkapkan, jumlah renovasi rumah melalui skema BSPS di Jawa Timur mengalami lonjakan signifikan. Jika pada 2025 tercatat sekitar 2.914 unit, pada tahun 2026 ini jumlahnya melesat menjadi 33.000 unit.

Menurut Khofifah, hunian yang layak adalah indikator krusial dalam kesejahteraan masyarakat yang berbanding lurus dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas keluarga.

“Ketika masyarakat memiliki rumah layak, kualitas hidup mereka meningkat. Ini menekan beban ekonomi, meningkatkan kesehatan keluarga, hingga memperkuat daya tahan sosial,” tambahnya.

Integrasi Ekonomi dan Padat Karya Senada dengan Khofifah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa BSPS di Jawa Timur kini terintegrasi dengan penguatan modal. Penerima bantuan juga disinergikan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar untuk pelaku usaha perempuan.

“Tujuannya agar keluarga penerima tidak hanya punya rumah layak, tapi juga memiliki ketahanan ekonomi yang mandiri,” kata Maruarar.

Proyek pembangunan 33.000 unit rumah ini juga diprediksi menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Maruarar mengestimasi program ini mampu menyerap hampir 100 ribu tenaga kerja, mulai dari sektor konstruksi, transportasi, hingga industri bahan bangunan.

“Ekosistem perumahan menggerakkan banyak sektor, dari toko bangunan hingga UMKM. Inilah yang kita harapkan menjadi pengungkit ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mencatat khusus untuk wilayah Surabaya, terdapat 1.252 kepala keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima BSPS. Hingga awal Mei 2026, sebanyak 600 penerima di antaranya telah terverifikasi.

Ia mengapresiasi langkah ini sebagai bagian dari program besar pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk masyarakat kecil. (Antara)