Pengamat Sayangkan Pembubaran Diskusi Pejabat Negara di UGM: Kampus Harus Jadi Ruang Dialog

Matamata.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menyayangkan aksi pembubaran diskusi yang menghadirkan tiga pejabat negara di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam. Ayip menekankan bahwa kampus seharusnya tetap menjadi ruang dialog yang demokratis dan beradab.

Diketahui, diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM tersebut menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Namun, acara tersebut digeruduk dan dibubarkan oleh massa mahasiswa.

"Kampus seharusnya menjadi ruang dialog, di mana gagasan diuji dan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk berbicara serta menjelaskan pandangannya," kata Ayip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Ayip, mahasiswa memiliki hak penuh untuk bersikap kritis, bahkan marah kepada pemerintah. Namun, hal itu harus disalurkan melalui pertanyaan tajam dalam koridor diskusi, bukan dengan menutup ruang bicara narasumber.

Ia menilai insiden ini menjadi paradoks dalam iklim demokrasi Indonesia saat ini.

"Selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat dan hanya mau bicara di forum yang aman. Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus, membuka ruang diskusi, dan siap dievaluasi, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman," ujar Ayip.

Ayip menambahkan, kehadiran Budiman, Nusron, dan Sudaryono di hadapan mahasiswa yang kritis sebenarnya merupakan langkah baik yang patut diapresiasi. Kehadiran fisik tersebut menunjukkan kesediaan pejabat publik untuk diuji kinerjanya secara langsung tanpa sekat birokrasi.

Oleh karena itu, ia berharap peristiwa di UGM tidak membuat pemerintah kapok atau menjauhi lingkungan akademis. Sebaliknya, forum-forum serupa justru harus diperbanyak dengan catatan kedua belah pihak sama-sama siap menjaga etika komunikasi.

"Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar dialog, tetapi dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Kampus harus menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan," pungkasnya. (Antara)