Wamenlu: Komite Nasional Dewan Perdamaian Gaza Bakal Diisi Teknokrat Palestina

Matamata.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa Komite Nasional dalam struktur Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akan diisi oleh tenaga ahli atau teknokrat berkebangsaan Palestina.

Hal ini menjadi kesepakatan penting guna memastikan badan pelaksana tersebut bekerja secara profesional tanpa intervensi politik.

"BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada komite nasional yang diisi oleh teknokrat Palestina. Mereka adalah tim khusus yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu," ujar Arif Havas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2) malam.

Arif menjelaskan, komite nasional tersebut bertugas menjalankan seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang oleh BoP di lapangan. Penegasan ini muncul usai Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pakar hubungan internasional di Istana.

Kolaborasi Negara Muslim Keanggotaan Indonesia dalam BoP merupakan hasil kesepakatan bersama dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya, seperti Turki, Pakistan, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.

"Ini merupakan kerja bersama untuk membahas masalah Palestina secara konkret," lanjut Arif.

Indonesia sendiri telah resmi bergabung setelah Presiden Prabowo menandatangani piagam pembentukan BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Indonesia bersanding dengan negara-negara lain seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, hingga Uni Emirat Arab dalam lembaga ini.

Soal Iuran Keanggotaan Mengenai masalah iuran yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Wamenlu menyatakan bahwa pemerintah masih dalam tahap konsultasi. Indonesia bersama negara-negara muslim lainnya tengah merumuskan mekanisme dan detail pembayaran.

Hingga saat ini, besaran iuran maupun mekanisme penggunaan dananya belum diputuskan karena proses koordinasi yang masih panjang.

"Bahasannya (iuran) belum ada. Yang penting sekarang adalah detail kesepakatannya, harus dibuat rambu-rambu dan koordinasi posisi antarnegara yang setuju. Mekanismenya seperti apa, itu yang paling penting," tutup Wamenlu. (Antara)