Matamata.com - Pemerintah Malaysia resmi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi pegawai pemerintahan mulai 15 April 2026. Langkah ini diambil sebagai strategi nasional untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat kabinet terbaru. Kebijakan ini mencakup kementerian, lembaga, badan hukum, hingga perusahaan milik pemerintah.
"Hari ini rapat kabinet menyetujui pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah bagi kementerian, lembaga, serta badan hukum dan perusahaan milik pemerintah mulai 15 April," ujar Anwar Ibrahim melalui pernyataan video yang dipantau dari Kuala Lumpur, Rabu (1/4/2026) malam.
Anwar menambahkan bahwa detail teknis mengenai prosedur WFH tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menegaskan, tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional di tengah tantangan global.
Langkah Malaysia ini senada dengan kebijakan yang telah lebih dulu diambil oleh Pemerintah Indonesia. Namun, Indonesia menerapkan pola WFH yang lebih spesifik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yakni setiap hari Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan WFH bagi ASN di Indonesia sudah berlaku sejak 1 April 2026. Pemerintah akan memantau efektivitas kebijakan ini melalui evaluasi berkala.
"Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," kata Airlangga.
Selain bagi ASN, Pemerintah RI juga mengimbau sektor swasta untuk mengadopsi pola kerja serupa. Pengaturannya akan dituangkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan masing-masing sektor usaha. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Arab Saudi Tolak Serangan ke Iran, Dubes Faisal Ungkap Dampak Krisis Energi Global
-
China Dukung Peringatan IMF: Konflik Timur Tengah Ancam Keamanan Energi Global
-
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026: Prediksi Ekonom dan Respon Menko Airlangga
-
Prabowo Instruksikan Rasio Utang Dijaga 40 Persen, Ekonomi Kuartal I Target 5,5 Persen
-
Implementasi B50 Juli 2026: Mentan Siapkan 3,5 Juta Ton CPO dan Hemat Subsidi Rp48 Triliun
Terpopuler
-
RI Dorong Asia Pasifik Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan Dunia
-
BRIN: Ikan Gabus Potensial Jadi Superfood Lokal untuk Pemulihan Kesehatan
-
Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Raja Ampat, Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Adat Mansorandak
-
Prabowo Beri Arahan Strategis ke Dudung Abdurachman, Bahas Pertahanan dan Geopolitik Global
-
KPK Ungkap Alasan Pemanggilan Staf PBNU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Terkini
-
RI Dorong Asia Pasifik Jadi Kompas Pembangunan Berkelanjutan Dunia
-
BRIN: Ikan Gabus Potensial Jadi Superfood Lokal untuk Pemulihan Kesehatan
-
Gibran Rakabuming Raka Kunjungi Raja Ampat, Tinjau Program Makan Bergizi Gratis dan Adat Mansorandak
-
Prabowo Beri Arahan Strategis ke Dudung Abdurachman, Bahas Pertahanan dan Geopolitik Global
-
KPK Ungkap Alasan Pemanggilan Staf PBNU dalam Kasus Korupsi Kuota Haji