Wamendiktisaintek Stella Christie: ASN Harus Kuasai 'Deep Thinking' untuk Hadapi Tantangan Digital

Matamata.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, menegaskan pentingnya penguatan kemampuan berpikir mendalam (deep thinking) dan berpikir sistemik (system thinking) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini krusial agar ASN mampu menghadapi tantangan global yang makin kompleks di era digital.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4), Stella menekankan bahwa pola pembelajaran saat ini tidak boleh lagi hanya berfokus pada akumulasi informasi. Menurutnya, poin utama yang dibutuhkan adalah kemampuan memproses dan memaknai informasi secara efektif.

"Cognitive science itu adalah information processing. Di dunia ini begitu banyak informasi yang masuk lewat indra, tetapi tidak semua informasi itu diolah oleh otak kita," ujar pakar psikologi kognitif tersebut.

Stella menjelaskan bahwa derasnya arus informasi di platform digital telah menggerus kemampuan fokus individu. Penurunan rentang perhatian (attention span) menjadi tantangan utama yang berdampak langsung pada kualitas pemahaman dan pengambilan keputusan, terutama dalam menangani persoalan pelik.

Kondisi tersebut, menurut Stella, menuntut ASN untuk mampu mengelola dua sistem berpikir: berpikir cepat (fast thinking) dan berpikir lambat (slow thinking). Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan slow thinking yang analitis dan reflektif adalah kunci menghasilkan solusi berkelanjutan.

"Ambil waktu untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan bukan sekadar solusi sementara, tetapi solusi yang menyelesaikan akar permasalahan secara sistematis atau system thinking," tegasnya.

Selain aspek kognitif, Stella juga menyoroti pentingnya keseimbangan kapasitas SDM. ASN diharapkan memiliki kombinasi antara keterampilan umum (general skills)—seperti berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinan—dengan keahlian teknis (technical expertise) yang mendalam.

Terakhir, Stella mendorong perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, yakni bergeser dari pengukuran berbasis input menuju pengukuran berbasis hasil (outcome).

"Keberhasilan kebijakan harus dilihat dari dampak nyata yang dihasilkan bagi masyarakat, bukan semata-mata diukur dari tingkat penyerapan anggaran," pungkas Stella. (Antara)