Matamata.com - Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, mengungkapkan penyebab utama energi panas bumi (geothermal) belum dapat diaplikasikan secara efektif di Indonesia. Faktor harga yang belum kompetitif dibandingkan bahan bakar fosil menjadi hambatan utama.
"Penyebab implementasi geothermal belum berhasil hingga saat ini adalah masalah harga listrik. Biaya dari fossil fuel batu bara itu sekitar 7-8 sen per kilowatt hours (kWh), sementara geothermal di Indonesia masih sekitar 18 sen per kWh," ujar Stella Christie di Jakarta, Senin (6/4).
Stella menjelaskan, mahalnya harga listrik panas bumi tersebut merupakan fenomena global yang membuat banyak negara belum mengimplementasikan energi terbarukan ini secara masif. Meski demikian, ia optimistis Indonesia bisa menjadi pemimpin di sektor ini mengingat besarnya potensi yang dimiliki.
Berdasarkan data, sekitar 40 persen cadangan energi panas bumi dunia berada di Indonesia. Namun, pemanfaatannya saat ini masih sangat minim.
"Di Indonesia, kita baru menggunakan 10 persen dari potensi geothermal. Kita harus sungguh-sungguh bekerja sama dengan berbagai instansi untuk meninjau kembali ekosistem panas bumi di tanah air," tegasnya.
Lebih lanjut, Stella menggarisbawahi bahwa panas bumi harus menjadi prioritas riset strategis nasional. Selain ramah lingkungan, energi ini dinilai lebih konsisten karena tidak bergantung pada cuaca, berbeda dengan energi surya atau angin.
Saat ini, Pemerintah RI memosisikan riset energi sebagai pilar utama dalam Program Riset Strategis Nasional. Langkah ini diambil untuk mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen sesuai kebijakan energi nasional.
Integrasi riset panas bumi ke skala nasional juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia terhadap Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) demi mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
Danantara Percepat Proyek Pengolahan Sampah Jadi Listrik di Palembang
-
Pakar Nilai Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi April 2026 Sebagai Langkah Koreksi yang Wajar
-
Investasi Rp3 Triliun, Pemerintah Bangun Proyek PSEL di Makassar untuk Olah Sampah Aglomerasi
-
Kunjungan Presiden Prabowo ke Korsel Hasilkan Komitmen Investasi Rp173 Triliun
-
Dampingi Presiden Prabowo di AS, Menteri ESDM Fokus pada Ketahanan Energi dan Hilirisasi
Terpopuler
-
DPR Desak Evaluasi Total Aturan Daycare Pasca-kasus Kekerasan Anak di Yogyakarta
-
KSP Muhammad Qodari Buka Suara Terkait Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih
-
MPR Desak PBB Jatuhkan Sanksi Keras ke Israel Usai Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon
-
Fadli Zon Respons Putusan PTUN Jakarta Terkait Gugatan Isu Pemerkosaan Mei 1998
-
Srikandi Paspampres Unjuk Gigi dalam Upacara Kawal Istana Merdeka Spesial Hari Kartini
Terkini
-
DPR Desak Evaluasi Total Aturan Daycare Pasca-kasus Kekerasan Anak di Yogyakarta
-
KSP Muhammad Qodari Buka Suara Terkait Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih
-
MPR Desak PBB Jatuhkan Sanksi Keras ke Israel Usai Prajurit TNI Kembali Gugur di Lebanon
-
Fadli Zon Respons Putusan PTUN Jakarta Terkait Gugatan Isu Pemerkosaan Mei 1998
-
Srikandi Paspampres Unjuk Gigi dalam Upacara Kawal Istana Merdeka Spesial Hari Kartini