Prabowo Instruksikan Rasio Utang Dijaga 40 Persen, Ekonomi Kuartal I Target 5,5 Persen

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan disiplin fiskal yang ketat. Pemerintah menargetkan rasio utang tetap berada di level 40 persen dan defisit APBN maksimal 3 persen.

Komitmen tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah yang dihadiri sekitar 800 pejabat, termasuk jajaran birokrat, direksi BUMN, hingga petinggi TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memperbolehkan hingga 60 persen. Demikian pula defisit APBN dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai akhir tahun," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.

Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Dalam rapat yang berlangsung selama empat jam tersebut, Airlangga melaporkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tren positif. Hal ini terlihat dari indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang ekspansif, cadangan devisa, serta neraca pembayaran yang stabil.

Kinerja penerimaan negara juga menunjukkan taringnya. Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh 14,3 persen atau mencapai Rp462,7 triliun.

Berbekal data tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2026 mampu menembus angka 5,5 persen. "Pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik. Tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan targetnya bisa mencapai atau lebih besar dari 5,5 persen," lanjutnya.

Ketahanan Pangan dan Implementasi B50 Selain isu makroekonomi, ketahanan pangan menjadi sorotan utama. Airlangga memaparkan produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton dengan stok Bulog saat ini berada di posisi kuat, yakni 4,6 juta ton.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus stabilitas anggaran, pemerintah akan mempercepat implementasi program Biodiesel B50 mulai 1 Juli mendatang. Program ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara secara signifikan.

"Kita sudah menyepakati per 1 Juli mulai implementasi B50. Langkah ini diyakini akan meningkatkan ketahanan anggaran dengan penghematan (saving) sebesar Rp48 triliun," pungkas Airlangga. (Antara)