Madinah | MataMata.com
Najwa Shihab. (MataMata.com/Ismail)

Matamata.com - Presenter Najwa Shihab bereaksi atas pelaporan terhadap dirinya di Polda Metro Jaya terkait satire kursi kosong Menteri Kesehatan terawan dalam program Mata Najwa yang tayang di salah satu TV swasta. Dalam keterangan di media sosial Instagram pribadinya, Najwa Shibab siap memberikan keterangan jika memang dibutuhkan.

"Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan. Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers. Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Potret kompak Najwa Shihab dan saudaranya nih, seru abis! (Instagram/@najwashihab)

Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi. Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja. Dan dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.

Baca Juga:
Najwa Shihab Dipolisikan Buntut Kursi Kosong Menkes Terawan

Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa. Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”," beber Najwa Shihab panjang.

Ditambahkan Najwa Shihab, konsep kursi kosong yang dilakukan di program yang dipandunya memang belum pernah dilakukan di Indonesia, namun sebuah tayangan lazim di luar negeri.

Momen haru Najwa Shihab hadiri acara kelulusan putra gantengnya. (Instagram/@najwashihab)

"Sependek ingatan saya, treatment “kursi kosong” ini belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi lazim di negara yang punya sejarah kemerdekaan pers cukup panjang. Di Amerika sudah dilakukan bahkan sejak tahun 2012, di antaranya oleh Piers Morgan di CNN dan Lawrence O’Donnell di MSNBC’s dalam program Last Word. Pada 2019 lalu di Inggris, Andrew Neil, wartawan BBC, juga menghadirkan kursi kosong yang sedianya diisi Boris Johnson, calon Perdana Menteri Inggris, yang kerap menolak undangan BBC. Hal serupa juga dilakukan Kay Burley di Sky News ketika Ketua Partai Konservatif James Cleverly tidak hadir dalam acara yang dipandunya," lanjut Najwa.

Baca Juga:
Heboh 'Wawancarai' Bangku Kosong, Najwa Shihab Tak Cemas Dituding Persekusi

Sebelumnya diberitakan, Najwa Shihab dipolisikan Relawan Jokowi Bersatu ke Polda Metro Jaya Jakarta, Selasa (6/10/2020). Laporan merupakan buntut program Mata Jawa edisi Menanti Menkes Terawan. Di situ, Najwa menampilkan kursi kosong lantraan Menkes terawan tak kunjung memnuhi undangannya untuk tampil.

"Kejadian wawancara kursi kosong Najwa Shihab melukai hati kami sebagai pembela presiden, karena Menkes Terawan adalah representasi dari Presiden Joko Widodo dan saatnya kami relawan bersuara karena kami takutkan kejadian Najwa Shihab akan berulang," jelas Ketua Umum relawan Bersatu Silvia Devi Sombarto.

Najwa Shihab. (Instagram/@najwashihab/@tommysiahaan)

Laporan tersebut, menurut Silvia, dilakukan tanpa sepengetahuan Menkes Terawan atau atas inistif sendiri. "Menteri ini adalah representasi dari Jokowi dan Presiden Jokowi adalah kami relawannya. Jadi apapun yang terjadi dengan presiden dan pembantunya ya kami harus bersuara," tegas Silvia.

Dalam laporannya Silvia menyodorkan beberapa barang bukti yakni rekaman video. "Video dari YouTube, otomatis, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam sana nanti," sambungnya.

Laporan Relawan Jokowi Bersatu tersebut telah diterima leh pihak Polda Metro Jaya. Namun, Polda Metro Jaya menolak laporan Relawan Jokowi Bersatu tersebut.

 

 

Load More