Diserang terkait UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Tommy Kurniawan

Matamata.com - Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja memang tengah membuat masyarakat memanas. Demo terjadi di mana-mana menolak UU Cipta Kerja. Para artis yang terjun di dunia politik tak luput dari serangan para netizen.

Salah satunya pesinetron yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, Tommy Kurniawan. Foto liburan dengan keluarga kecilnya itu dihujani komentar pedas netizen yang menolak UU Cipta Kerja.

"Pak dpr bagaimana itu tentang RUU yang merugikan rakyat," tanya netizen. "Balikin duit gua.Ga iklas gua sampe mati sumpah," imbuh netizen lain kesal.

Menanggapi Instagramnya diserang netizen, akhirnya Tommy buka suara. Lewat postingan yang memperlihatkan foto saat ia mengunjungi rumah warga, pria 36 tahun itu mengatakan dalam caption-nya jika banyak masyarakat yang terkena hoax.

"Beberapa hari ini IG saya banyak sekali komentar dan bully-an tentang RUU omnibus law," tulis Tommy. Ia menambahkan jika UU Cipta Kerja dibuat agar masyarakat mudah mendapat pekerjaan.

"Saya sedikit menjelaskan kondisi yang saya tau dan sesuai yang saya tanyakan dengan teman-teman di Baleg ( karena tidak semua anggota itu adalah anggota Baleg ) bahwa banyak hal hal yang beredar di sosmed itu banyak hoax nya," lanjutnya.

"Tujuan dibuat nya omnibus law ini adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuat kepastian hukum bagi investasi dan juga mencari jalan tengah dari hambatan regulasi untuk kemajuan bangsa Indonesia," tulisnya lagi.

Tommy menghimbau kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan UU Cipta Kerja bisa protes lewat jalur yang benar, alih-alih berbuat anarkis. "Bahwa apa yang menjadi keberatan itu sah sah saja tapi mari menempuh jalur yang benar tanpa anarkis dan pecah belah bangsa," kata Tommy.

Tak hanya Tommy yang diserang netizen. Sejumlah artis yang kini duduk di bangku DPR RI juga jadi sasaran kemarahan netizen. Masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja menganggap para anggota DPR tak mendengarkan aspirasi rakyat terkait undang-undang yang disahkan 5 Oktober lalu.