Jokowi Kecewa Pemberantasan Korupsi Tidak Maksimal, Ini Jumlah Kasus yang Terjadi sejak 2004-2022

Matamata.com - Kasus korupsi yang justru semakin meningkat di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa. Pasalnya kasus yang terjadi di Indonesia diklaim lebih banyak dibanding negara lain.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Tercatat ada sekitar 607 pejabat di pemerintahan yang terlibat kasus korupsi.

Jokowi bahkan menyoroti tidak maksimalnya pemberantasan korupsi meskipun upaya yang dilakukan jajarannya sudah dilakukan. Terlebih lagi, ketua KPK, Firli Bahuri terseret kasus tersebut dan ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini.

"Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak negara kita, Indonesia. Ini jangan ditepuktangani," katanya, Selasa.

Ia merinci jumlah kasus yang terjadi di lingkungan lembaga pemerintahan mencapai ratusan orang. Tercatat sejak 2004-2022 terdapat 344 pimpinan dan anggota DPR serta DPRD yang terbukti korupsi.

Selanjutnya di level menteri dan kepala lembaga ada 38 kasus. Tercatat juga ada 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota 31 hakim termasuk hakim konstitusi dan 8 komisioner di KPU, KPPU dan KY. Totalnya terdapat 607 kasus atau terpidana korupsi.

Tak hanya itu, di level swasta ada sekitar 451 pejabat yang dihukum akibat korupsi. Hal ini tentu menjadi pukulan telak pemerintahan Jokowi di bawah tangannya sendiri.

Meski begitu, Jokowi mengingatkan bahwa kasus korupsi ini harus menjadi perhatian. Termasuk mengevaluasi total hingga menyiapkan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis dan masif

"Artinya kita perlu evaluasi total. Saya setuju dengan yang disampaikan Bapak Ketua KPK tadi ada pendidikan pencegaha termasuk penindakan yang penting dilakukan," terang dia.

Terpisah, Ketua KPK Nawawi Pomolango sejauh ini pemberantasan korupsi sudah diupayakan oleh pemerintah daru dulu. Termasuk mendirikan lembaga dan institusi termasuk lembaga independen KPK yang justru saat ini banyak mendapat intervensi.

"Namun memang indikator menunjukkan pemberantasan korupsi kurang efektif di Indonesia," kata dia.

Menurut Nawawi harus ada kerjasama yang perlu dibangun lebih kuat. Sinergi antar elemen dan lembaga di Indonesia harus mengedepankan visi yang sama. Artinya tak hanya antar aparat penegak hukum, tapi juga sinergi antar pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha.

Di sisi lain pemberantasan korupsi, kata Nawawi tak hanya sebatas dengan pembentukan lembaga atau unit kerja baru yang menerbitkan UU, PP, Perpres yang bersandar pada gerak kinerja penegak hukum.

"Sehingga kami berharap Bapak Presiden Jokowi mendorong upaya-upaya konkret untuk pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Sinergitas gerak seluruh elemen masyarakat harus dipimpin lagi untuk bekerja lebih baik," kata dia.

Seperti diketahui, maraknya kasus korupsi di Indonesia masih menjadi aktivis anti korupsi. Di sisi lain tidak adanya ketegasan dan hukuman yang jera membuat terpidana korupsi tak khawatir jika hanya mengambil sebagian uang negara.

Di sisi lain tak dipungkiri, pendidikan antikorupsi sudah dilakukan dari level akar rumput. Kendati begitu, sebagain oknum tersebut tak ingin menyia-nyiakan jabatannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

Dengan kata lain, pendidikan antikorupsi ini belum masif dilakukan oleh lembaga yang berwenang.