Bakal Libatkan Difabel Tentukan Kebijakan jika Anies-Muhaimin Menang, Sejauh Apa Peran Difabel di Pemerintahan?

Matamata.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan meneruskan kampanyenya sembari menunggu jadwal debat cawapres pada 22 Desember 2023. Berkunjung ke Islamic Center Bekasi bertemu kelompok difabel, Anies berdiskusi banyak.

Bahkan Anies Baswedan juga berjanji untuk ikut melibatkan penyandang disabilitas dalam menentukan kebijakan jika terpilih menjadi presiden nanti.

"Pendekatan yang akan dilakukan adalah kolaborasi, karena kami meyakini bahwa pemerintah bukan pihak yang paling tahu semua urusan," terang Anies Baswedan dikutip, Jumat (15/12/2023).

Baca Juga:
Prabowo Disebut Tak Pantas Ungkit Kemenangan Anies di Pilkada DKI Saat Debat Capres, Ini Alasannya

Dia juga memaparkan rekam jejak yang pernah dia kerjakan di Jakarta terkait kebijakan untuk kelompok difabel, mulai dari pembangunan infrastruktur ramah disabilitas, peniadaan ganjil genap untuk kendaraan disabilitas, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), hingga rekrutmen khusus untuk difabel.

"JIS (Jakarta Internasional Stadium) adalah salah satu contoh bagaimana kami membangun dengan mendengar saran dari teman-teman disabilitas," tambah Anies.

Di dalam stadion JIS, kata Anies, terdapat kursi khusus untuk penyandang disabilitas yang ingin menonton.

Baca Juga:
Kiky Saputri Bikin Cuitan Soal The King of Retorica, Langsung Diserang Pendukung Anies Baswedan

Sejauh ini memang perhatian terhadap kaum disabilitas cukup intens dilakukan pemerintah. Meski ada sebagian kasus yang memang tidak banyak melibatkan mereka.

Mengutip laman resmi kemenkopmk.go.id, Jumat, jumlah disabilitas hingga Juni 2023 sekitar 8,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia atau sekitar 22,97 juta jiwa.

Sebanyak 17 juta jiwa merupakan disabilitas dalam rentang usia produktif. Tapi dari jumlah itu hanya 7,6 juta orang saja yang bekerja.

Baca Juga:
Debat Capres Tanpa Meja Untungkan Prabowo Subianto, Anies Baswedan Ungkap Alasannya

Keterlibatan difabel dalam instansi pemerintah juga dilakukan di pemerintahan saat ini. Tercatat sekitar 2.149 orang berada di institusi pemerintah pusat dan daerah.

Artinya keterlibatan pemerintah untuk merangkul difabel semakin baik hingga saat ini. Maka dari itu, keberlanjutan untuk melibatkan disabilitas dalam kebijakan tentu masih ditunggu banyak orang.

Menyusul dengan janji Anies Baswedan, keterlibatan disabilitas tersebut perlu dilakukan dengan baik. Pasalnya masih ada kelompok disabilitas yang belum sepenuhnya terlibat dalam kebijakan-kebijakan penting pemerintahan.