Matamata.com - Israel dituduh menggunakan kelaparan sebagai senjata perang di Gaza dengan sengaja memutus akses masyarakat terhadap air dan makanan, yang merupakan potensi kejahatan perang, menurut organisasi hak asasi manusia non-profit Human Rights Watch (HRW) .
"Pasukan Israel dengan sengaja memblokade pengiriman air, makanan, dan bahan bakar, sementara dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan, tampaknya menghancurkan area pertanian dan merampas barang-barang penting yang diperlukan oleh warga sipil untuk kelangsungan hidup mereka," kata HRW, dikutip Selasa (19/12/2023).
Hal ini merujuk pada pernyataan yang dibuat oleh pejabat Israel tingkat tinggi, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Energi Israel Katz, mengenai niat mereka untuk menghilangkan makanan, air, dan bahan bakar dari warga sipil di Jalur Gaza.
Pejabat Israel lainnya, secara terang-terangan menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza akan tergantung pada pembebasan sandera yang ditahan oleh kelompok Hamas Palestina.
"Selama lebih dari dua bulan, Israel telah merampas makanan dan air bagi penduduk Gaza—kebijakan ini didorong atau didukung oleh pejabat Israel tingkat tinggi dan mencerminkan niat untuk membuat warga sipil kelaparan—sebagai metode peperangan," kata Direktur HRW untuk Israel dan Palestina, Omar Shakir.
"Pemimpin dunia harus bersuara menentang kejahatan perang yang mengerikan ini, yang memiliki dampak buruk pada penduduk Gaza," tambah Omar Shakir.
HRW menyatakan bahwa hukum humaniter internasional, atau hukum perang, melarang penggunaan kelaparan terhadap penduduk sipil sebagai metode peperangan.
Statuta Roma Pengadilan Pidana Internasional, kata kelompok hak asasi manusia tersebut, menetapkan bahwa dengan sengaja membuat warga sipil kelaparan dengan merampas barang-barang yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka, termasuk dengan sengaja menghalangi pasokan bantuan, merupakan kejahatan perang.
"Niat kriminal tidak memerlukan pengakuan penyerang tetapi juga dapat disimpulkan dari keseluruhan situasi operasi militer," kata HRW.
Oleh karena itu, HRW mendesak Israel untuk segera menghentikan penggunaan kelaparan terhadap penduduk sipil sebagai senjata perang, mendesak Tel Aviv untuk mematuhi larangan serangan terhadap objek yang diperlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, serta mencabut blokade terhadap Jalur Gaza.
Baca Juga
"Pemerintah [Israel] harus memulihkan akses air dan listrik, dan mengizinkan makanan, bantuan medis, dan bahan bakar yang sangat dibutuhkan masuk ke Gaza, termasuk melalui perbatasan di Kerem Shalom," kata HRW.
Kelompok advokasi hak asasi manusia berbasis di New York itu juga meminta AS, Inggris, Kanada, Jerman, dan negara-negara lain untuk menangguhkan bantuan militer dan penjualan senjata ke Israel selama pasukan Israel terus melakukan pelanggaran luas dan serius, yang merupakan kejahatan perang terhadap penduduk sipil. [ANTARA]
Berita Terkait
-
HNW Dukung OKI Kecam Dubes AS: Pernyataan Mike Huckabee Provokatif dan Ancam Kedaulatan Timur Tengah
-
Ketegangan Memuncak! Utusan Trump ke Israel Saat Armada Besar AS Bergerak ke Iran
-
MUI Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace, Istana: Kami Akan Berdialog
-
RI Protes Keras Serangan Israel di Gaza, Tempuh Jalur Diplomasi Lewat Board of Peace
-
Di Sidang PBB, Rusia Tegaskan Israel Tak Lagi Punya Alasan Blokade Pintu Rafah
Terpopuler
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional
Terkini
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional