Matamata.com - Perang Israel-Palestina yang terjadi di Jalur Gaza akhirnya membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menarik sementara para militernya. Hal ini menunjukkan rencana gencatan senjata antara dua kelompok tersebut akan dilakukan.
Melalu Juru Bicaranya, Ofid Gendelman mengatakan perlu adanya pemebentukan zona aman sementara sepanjang perbatasan Gaza-Israel untuk mencegah serangan dari pihak dua kelompok militer.
"Gaza harus diubah menjadi zona demiliterisasi, dan Israel harus memastikan bahwa jalur tersebut tidak akan menjadi basis untuk melancarkan serangan terhadap Israel," kata Ofir Gendelman, Rabu (27/12/2023)
Gendelman melanjutkan, harus ada mekanisme inspeksi di perbatasan Gaza-Mesir untuk menangani penyelundupan senjata.
Israel sendiri, kata Gendelman berjanji untuk bertanggungjawab atas keamanan jika gencatan sementara itu dilakukan di Jalur Gaza.
"Pada masa mendatang, Israel akan tetap bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza," kata Gendelman.
Belum ada tanggapan dari Palestina terhadap niat Israel yang akan men-demiliterisasi Jalur Gaza. Hal itu juga sebagai peringatan untuk Hamas Palestina untuk menarik diri dari lokasi perang sementara.
Kendati demikian, Hamas diprediksi tidak akan semudah itu untuk menerima gencatan senjata yang ditawarkan Netanyahu.
Hingga kini, Hamas Palestina terus bergerilya ke sejumlah pelosok untuk menyerang pertahanan Israel di Gaza. Tak sedikit militer Israel tumbang dengan serangan tak terduga dari kelompok tersebut.
Hamas Palestina sendiri masih menyandera warga Israel dalam perang tersebut. Kendati begitu militer Israel masih berambisi menghabisi Hamas dan membebaskan para warga yang ditahan.
Sebelumnya, pembebasan para sandera juga telah dilakukan selama jeda kemanusiaan sepekan pada November 2023 lalu. Baik warga Palestina dan Israel sudah kembali sebagian ke tempat aman.
Seperti diketahui, sejumlah negara mulai menyoroti serangan tak terkendali Israel terhadap Palestina. Klaim Israel yang menyerang kelompok Hamas, justru menyasar terhadap warga sipil. Hal itu membuat sejumlah organisasi kemanusiaan mengecam Israel.
Meski begitu, PBB sendiri tak merespon cepat terkait kondisi perang yang terjadi di Gaza tersebut. Seakan-akan menutup mata, voting untuk gencatan senjata yang sebelumnya direncanakan justru ditunda hingga empat kali.
Berita Terkait
-
Krisis Medis Gaza Kian Akut, WHO: Stok Obat Habis dan 18 Ribu Pasien Gagal Dievakuasi
-
Redam Dampak Konflik Global, Presiden Prabowo Perkuat Solidaritas Bersama Ulama
-
Survei Gallup: 57 Persen Warga Amerika Serikat Dukung Kemerdekaan Palestina
-
Prabowo Bertemu Raja Abdullah II di Yordania, Soroti Kekerasan Israel di Tepi Barat
-
Menkomdigi Tegaskan Keterlibatan RI di Board of Peace demi Stabilisasi Palestina
Terpopuler
-
Sambut Lebaran Idul Fitri 1447 H, Musisi Rucky Markiano Luncurkan Lagu 'Dosa'
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi