Anies Baswedan Geram Agenda Kampanyenya Dibatalkan Sepihak: Presiden Harusnya Menegur Daerah yang Tak Netral

Matamata.com - Kampanye capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengalami beberapa kendala di beberapa daerah. Alasannya, Pemda setempat justru membatalkan sepihak kegiatan kampanyenya yang terkesan tak netral.

Anies Baswedan mengingatkan agar para kepala daerah berlaku netral selama kampanye dilaksanakan. Bahkan ia juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berani menegur wilayah yang berpotensi mendukung salah satu paslon.

"Saya kira kita harus meminta ketegasan dari pemerintah pusat untuk menegur semua yang membatasi kegiatan berupa kampanye. Jadi jangan kontestan yang bertanya, malah presiden dan mendagri harus menegur jika ada daerah yang tak netral," sebut Anies dikutip Sabtu (30/12/2023).

Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa Mendagri yang memiliki kapasitas terhadap kepala daerah harus memastikan seluruh wilayah netral. Termasuk menerima semua paslon untuk berkampanye.

"Pemerintah pusat sudah mengatakan netral, lalu ada pemerintah daerah yang tidak netral, maka Mendagri harus menegur, presiden menegur, KPU juga harus tegas ke bawah," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Ia menjelaskan bahwa pembatalan sepihak yang dilakukan di sejumlah daerah berkaitan denga izin. Namun Anies menyampaikan bahwa agenda kampanye adalah agenda pemilu yang berbeda dari kegiatan konser yang juga mengundang banyak massa.

"Ini tentu beda dengan mengurus izin konser, ngurus izin rapat besar. Ini kan aktivitas pemilu, justru aktivitas pemilu ini pemda memfasilitasi. Netralitas itu kan memfasilitasi semuanya," terang Anies.

"Tentu ini yang wajib ditegaskan oleh pemerintah pusat," tambah dia.

Seperti diketahui, sejumlah agenda kampanye Anies Baswedan dibatalkan tanpa ada persetujuan dari tim pemenangan Anies-Muhaimin. Bahkan hal itu diduga dilakukan oleh oknum pemerintahan di lokasi terkait.

Ketua Tim Hukum Timnas AMIN, Ari Yusuf Amir tidak merinci wilayah mana saja yang ditolak ketika paslon nomor urut 1 ini akan menawarkan visi misi ke masyarakat.

"Pilpres 2024 ini diwarnai sikap oknum pemerintah dan penegak hukum yang melaran mencabut izin beberapa kegiatan yang dihadiri Anies Baswedan. Sikap Neo Orba ini dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia," ujar Ari Yusuf.

Polemik pembatalan kampanye yang dialami paslon memang berpotensi terjadi. Namun kali ini dirasakan langsung oleh tim pemenangan paslon nomor urut 1.

Meski begitu, semua kegiatan yang mengundang masa kerap melibatkan Pemda termasuk penegak hukum, dalam hal ini polisi untuk meredam konflik dan mempertahankan kondusifitas.

Tim pemenang Anies Baswedan juga berharap seluru kepala daerah lebih terbuka dan menjaga betul netralitas ASN dalam masa kampanye di Pemilu 2024 ini.