Matamata.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa data pertahanan, termasuk alat utama sistem senjata (alutsista), tidak dapat dibuka seluruhnya kayak toko kelontong. Sebab, semua hal itu menyangkut strategi besar negara.
"Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, nggak bisa, ya," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Jokowi menyampaikan itu di tengah ribut pernyataan Capres yang meminta data pertahanan dibuka secara transparan kepada publik dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.
Jokowi mengatakan, banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan dan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan.
"Yang berkaitan dengan pertahanan, yang berkaitan dengan keamanan negara, yang berkaitan dengan alutsista itu ada yang bisa terbuka, tapi banyak yang memang harus kita rahasiakan karena ini menyangkut sebuah strategi besar negara," terangnya.
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1) malam, capres Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres Nomor Urut 1, Anies Baswedan, melemparkan kritik pembelian alutsista bekas kepada Capres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Ganjar dan Anies meyakini penggunaan alutsista bekas berisiko terhadap keselamatan prajurit. Ganjar bahkan meminta data dibuka transparan ke publik saat itu juga.
Meski begitu, Prabowo menjawab kritik itu. Dia menjelaskan pembelian alutsista tidak dilihat dari baru atau bekasnya, tetapi dari masa pakai-nya. Misalnya, jam terbang (flying hour) untuk pesawat.
Prabowo juga menyampaikan bahwa data pertahanan tidak bisa dibuka begitu saja saat itu. (Antara)
Baca Juga
Tag
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Bela Dokter Tifa di Polda Metro: Meneliti Itu Metodologi, Bukan Penghinaan!
-
Roy Suryo dkk Minta Uji Forensik Independen atas Ijazah Jokowi
-
Kuasa Hukum Jokowi Pastikan Hadir dalam Gelar Perkara Khusus Dugaan Ijazah Palsu
-
Prabowo Sebut RS Kardiologi Emirates Indonesia Merupakan Gagasan Jokowi
-
Bawa Ijazah Asli, Jokowi Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Terpopuler
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional
Terkini
-
Kemenag Siapkan Pembentukan Ditjen Pesantren, Fokus Urus 42 Ribu Lembaga
-
DPR RI Minta Kemenlu Petakan Persebaran WNI di Meksiko Pasca-kerusuhan
-
Baznas RI Tetapkan Nisab Zakat Penghasilan 2026 Sebesar Rp7,6 Juta Per Bulan
-
Menaker Yassierli Targetkan Program Magang Nasional 2026 Jangkau Seluruh Provinsi
-
Menko AHY Ingatkan Ekspansi Pusat Data Harus Perhatikan Ketahanan Air Nasional