Matamata.com - Capres nomor urut 1 dan 2, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto sudah kembali akrab dalam momen acara KPK di Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.
Keduanya kembali berjabat tangan dan sempat melempar senyum ketika Paku Integritas Capres-Cawapres 2024 yang dihelat lembaga anti rasuah tersebut.
Lantas bagaimana kondisi pendukungnya yang sempat tersulut akibat debat panas 7 Januari 2024 lalu?. Apakah sisa serangan personal Anies ke Prabowo masih menjadi bola panas di tengah publik saat ini?.
Seperti diketahui, Anies dan Prabowo sempat saling bersitegang ketika debat ketiga. Beberapa sindiran Anies ke Prabowo soal kepemilikan tanah memicu debat tersebut bejalan gerah.
Puncaknya pada akhir sesi, tak terlihat antara Prabowo dan Anies Baswedan berjabat tangan, seperti yang dilakukan Ganjar Pranowo. Hal itu menjadi sorotan termasuk memicu publik mengomentari momen tak ada jabat tangan antara capres nomor urut 1 dan 2 itu. Bahkan di sesi konferensi pers Anies dan Prabowo salin menyebut bahwa keduanya tak sempat berjabat tangan karena tidak saling bertemu.
Baru-baru ini Prabowo dan Anies tampak sudah melupakan intrik selepas debat ketiga kemarin. Pada acara yang digelar KPK, Rabu malam, Anies dan Prabowo terlihat akrab, bahkan keduanya sempat berkomunikasi dan saling melempar senyum.
Namun apakah redanya gesekan kecil antara dua politisi ini berpengaruh kepada pendukungnya, terutama netizen di media sosial?.
Begitupun Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan ini juga masih dianggap representasi Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan estafet kepemimpinannya selepas lengser.
Berbeda dari Twitter, di platform Instagram, tampaknya dua pendukung masing-masing kubu masih saling serang terpantau hingga Kamis (18/1/2024).
Terlihat di akun Instagram Prabowo Subianto, @prabowo ada beberapa netizen pendukung Anies yang mengomentari unggahan terbaru Ketum Gerindra ini.
"Amerika dijuluki Negeri Paman Sam, Indonesia dijuluki sebagai Negeri Paman Usman," celetuk netizen pertama yang mengomentari proses Gibran bisa lolos mejadi cawapres meski belum genap 40 tahun.
"Dengan tidak memilih Prabowo, Anda sudah menyelamatkan Indonesia," ujar salah satu netizen.
Hal serupa juga terjadi di akun Instagram, @aniesbaswedan. Beberapa pendukung capres nomor urut 2 terlihat memberikan komentar di kolom komentar bahwa Prabowo lah yang pantas menjadi presiden mendatang.
"Prabowo presiden," ujar salah satu netizen pendukung Prabowo-Gibran.
"Ajarin bikin janji manis dong, mau nyaleg juga nih," sindir netizen lain.
Terlepas masih adanya gesekan di kelompok pendukungnya, momen keakraban Prabowo dan Anies bisa menjadi pengingat bagi pendukung fanatik. Hal itu penting untuk menjaga kondusifitas dan meminimalisasi hasutan tak berdasar yang mencoreng suasana Pilpres 2024 mendatang.
Berita Terkait
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
-
Rekor! Zakat Istana 2026 Tembus Rp4,3 Miliar, Tertinggi Sepanjang Sejarah
-
Prabowo Tegaskan Kekayaan Alam Milik Bangsa, Pengusaha Batu Bara dan CPO Wajib Utamakan Kebutuhan Domestik
-
Stok Beras Melimpah, Mentan Amran Lapor ke Presiden Prabowo Capaian PDB Pertanian Tertinggi dalam 25 Tahun
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi