Matamata.com - Kantor hak asasi manusia (HAM) PBB menyesalkan kematian 25 warga sipil yang ditembak di Kota Donetsk Ukraina yang saat ini berada di bawah kendali Rusia.
"Kami menyesalkan pembunuhan warga sipil dalam serangan di Kota Donetsk Ukraina yang diduduki kemarin, ketika dua pasar lokal dan daerah perumahan di dekatnya diserang," kata Juru Bicara HAM Ravina Shamdasani dalam sebuah pernyataan pada Senin (22/1/2024).
Shamdasani mengatakan, kantor HAM berusaha memperoleh lebih banyak informasi mengenai serangan itu meski kantor tersebut tidak memiliki akses ke Donetsk dan wilayah Ukraina lain yang diduduki Rusia.
"Investigasi yang menyeluruh, cepat dan independen penting dilakukan untuk menentukan fakta dan pertanggungjawaban atas serangan ini," katanya.
"Penyelidikan harus menentukan apakah serangan ini melanggar hukum yang berlaku mengenai perilaku permusuhan, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas."
Dia menyebutkan bahwa Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Volker Türk menekankan bahwa hukum humaniter internasional harus dihormati secara ketat.
Juru bicara tersebut meminta pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari korban sipil dan melindungi warga sipil dari bahaya.
Sedikitnya 25 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka pada Minggu akibat penembakan tersebut. (Antara)
Berita Terkait
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Menteri Pigai: Kita Akan Tangani Krisis Venezuela
-
Legislator Dukung Indonesia Maju sebagai Calon Presiden Dewan HAM PBB 2026
-
RI Siapkan Agenda Prioritas untuk Maju sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026
-
Datangi Kantor HAM PBB di Swiss, Farhat Laporkan Pelabrakan Nikita Mirzani?
Terpopuler
-
Sukses jadi Intel, Iptu Sukandi Rekam Lagu 'I Love You Bhayangkari' untuk Sang Istri
-
5 Rekomendasi Mesin Cuci Terbaik 2026 yang Hemat Listrik, Baju Kinclong dan Bebas Kuman
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi