Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan optimisme bahwa Indonesia akan resmi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam waktu maksimal tiga tahun ke depan.
Yusril menilai keanggotaan ini merupakan bagian dari upaya strategis Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dan keluar dari status negara berpendapatan menengah pada 2045.
"Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, insya Allah maksimal tiga tahun lagi Indonesia akan menjadi anggota OECD," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/6).
Ia menjelaskan bahwa untuk bergabung dengan kelompok negara maju tersebut, Indonesia harus melakukan aksesi terhadap sejumlah konvensi yang dimiliki OECD.
Di antaranya adalah komitmen dalam pemberantasan korupsi, penciptaan iklim usaha yang sehat, serta penegakan hukum yang transparan dan adil.
Sebagai langkah awal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menyerahkan initial memorandum kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, di sela pertemuan tingkat menteri OECD yang digelar di Paris, Prancis, pada 3 Juni 2025.
Selain itu, pemerintah juga mengirimkan surat dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada OECD sebagai bentuk keseriusan untuk terlibat dalam Konvensi Anti-Suap dan Kelompok Kerja Anti-Suap OECD.
"Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia aktif menjalin kerja sama dalam berbagai kesepakatan serta organisasi internasional strategis. Kita telah menjadi anggota penuh BRICS dan tengah memproses keanggotaan di CTPP dan OECD," ungkap Airlangga.
Saat ini, OECD beranggotakan 38 negara, yang sebagian besar atau sekitar 87 persen merupakan negara maju. Organisasi ini menyumbang sekitar 46 persen dari total produk domestik bruto (PDB) global dan mencakup 70 persen perdagangan dunia. (Antara)
Berita Terkait
-
Sebut Pilkada Langsung Berbiaya Mahal, Yusril Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD?
-
Airlangga: RI Berada di 'Pole Position' dalam Pembukaan Pasar Perdagangan Global
-
Menkeu Purbaya Jamin Pelebaran Defisit APBN Tak Ganggu Kinerja Ekonomi
-
Pemerintah Targetkan Belanja Masyarakat Akhir Tahun Tembus Rp110 Triliun
-
Yusril Buka Peluang Jepang Ajukan Transfer Napi, Bahas Visa hingga Kerja Sama Hukum
Terpopuler
-
Ketegangan Memuncak! Utusan Trump ke Israel Saat Armada Besar AS Bergerak ke Iran
-
Masih Rendah! Baru 35 Persen Pejabat Lapor Kekayaan, KPK Ingatkan Menteri hingga Kepala Daerah
-
Ingin Jadi Diplomat? Dubes Rusia Ajak Pelajar Indonesia Kuliah di MGIMO lewat Jalur Beasiswa
-
Denada Akui Ressa Rizky sebagai Anak Kandungnya dan Minta Maaf Telah Meninggalkan Sejak Bayi
-
Mensesneg: Pengisian Jabatan Kosong OJK Gunakan Jalur PAW, Tak Perlu Timsel
Terkini
-
Ketegangan Memuncak! Utusan Trump ke Israel Saat Armada Besar AS Bergerak ke Iran
-
Masih Rendah! Baru 35 Persen Pejabat Lapor Kekayaan, KPK Ingatkan Menteri hingga Kepala Daerah
-
Ingin Jadi Diplomat? Dubes Rusia Ajak Pelajar Indonesia Kuliah di MGIMO lewat Jalur Beasiswa
-
Mensesneg: Pengisian Jabatan Kosong OJK Gunakan Jalur PAW, Tak Perlu Timsel
-
MUI Desak Indonesia Mundur dari Board of Peace, Istana: Kami Akan Berdialog