Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan mekanisme penggabungan suara partai politik di akhir proses Pemilihan Umum (Pemilu).
Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk mencegah hilangnya suara pemilih sekaligus mendorong penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia.
"Saya kira yang paling praktis itu melaksanakan penggabungan partai di akhir (Pemilu). Kalau dari awal, kita tidak bisa memperhitungkan berapa kursi yang akan diperoleh," ujar Yusril di Jakarta, Selasa (3/3).
Pakar hukum tata negara ini menjelaskan, sistem tersebut memberikan kesempatan bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen atau kekurangan kursi untuk membentuk fraksi. Partai-partai tersebut dapat menjalin kerja sama dan bergabung setelah hasil Pemilu ditetapkan secara resmi.
Menurut Yusril, skema ini memastikan aspirasi pemilih tidak terbuang percuma meski partai yang dicoblos tidak mencapai angka minimum konversi kursi secara mandiri.
Ia mencontohkan, jika ada dua partai yang masing-masing memperoleh tujuh kursi, keduanya bisa bersepakat bergabung untuk memenuhi syarat pembentukan fraksi di DPR.
"Daripada hangus, dua partai itu bersepakat bergabung. Begitu mencapai angka (syarat fraksi), mereka bisa membentuk satu fraksi dan masuk ke DPR," jelasnya.
Lebih lanjut, Yusril menyebut penggabungan ini berpotensi menciptakan kekuatan politik baru yang signifikan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan gabungan partai-partai kecil tersebut justru melampaui perolehan suara partai besar.
Dalam skema tersebut, Yusril menegaskan bahwa penghitungan kursi tetap didasarkan pada suara sah nasional. Penggabungan hanya dilakukan pada tahap pembentukan fraksi di parlemen, bukan pada perhitungan awal perolehan suara hasil coblosan.
Mekanisme ini juga diyakini akan mengarahkan ekosistem politik menuju penyederhanaan partai secara alami. Partai-partai yang awalnya non-parlemen namun memiliki basis suara signifikan dapat melebur menjadi satu kekuatan yang lebih solid.
"Saya kira tidak ada lagi suara partai yang hilang, dan sistem ini secara perlahan akan mendorong penyederhanaan partai politik kita," pungkas Yusril. (Antara)
Berita Terkait
-
Yusril Ihza Mahendra Buka Suara Soal Dugaan Kasus Korupsi Imigrasi di KPK
-
Yusril Dukung KPK Usut Kasus Korupsi Imigrasi Rp145,5 M yang Seret Silmy Karim
-
DPR Bersiap Bahas Revisi UU Pemilu, Dasco Ingatkan Komisi II Antisipasi Gugatan MK
-
Puan Maharani Pastikan Revisi UU Pemilu Kedepankan Prinsip Jurdil dan Kepentingan Rakyat
-
DPR Tegaskan RUU Pemilu Tetap Jadi Inisiatif Legislatif, Ini Alasannya
Terpopuler
-
DPR Ingatkan Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Jadi Beban Baru
-
Kemenhaj Samakan Durasi Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah Jadi Sebulan Penuh
-
Menpora Erick Thohir: Nobar Piala Dunia 2026 Gerakkan Ekonomi dan UMKM
-
Wamentan Sudaryono Tegaskan Bantuan Pertanian Gratis, Minta Petani Laporkan Pungli
-
Menkeu Purbaya: Imunitas Patriot Bond Hanya Berlaku untuk Dana yang Diinvestasikan
Terkini
-
DPR Ingatkan Hibah Motor Listrik BGN ke Guru Honorer Jangan Jadi Beban Baru
-
Kemenhaj Samakan Durasi Pelatihan Petugas Haji Pusat dan Daerah Jadi Sebulan Penuh
-
Menpora Erick Thohir: Nobar Piala Dunia 2026 Gerakkan Ekonomi dan UMKM
-
Wamentan Sudaryono Tegaskan Bantuan Pertanian Gratis, Minta Petani Laporkan Pungli
-
Menkeu Purbaya: Imunitas Patriot Bond Hanya Berlaku untuk Dana yang Diinvestasikan