Kemenpar Imbau Warga Tak Ikut Balas Dendam Rating Wisata Usai Tragedi Rinjani

Matamata.com - Kementerian Pariwisata meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terpancing membalas ulasan negatif yang diberikan warga Brasil terhadap destinasi wisata Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, usai insiden meninggalnya turis Brasil, Juliana Marins.

"Review bintang satu dari Warga Brazil tentu saja tidak kita harapkan, namun kita juga mengerti atas kekecewaan mereka.

Untuk rating balasan dari warga Indonesia, sebaiknya kita tidak terpancing melakukan balasan review bintang satu," kata Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, saat dihubungi ANTARA, Kamis (3/7).

Sebelumnya, warganet Brasil diketahui memberikan rating bintang satu pada Gunung Rinjani melalui Google Review, sebagai bentuk kekecewaan atas penanganan tragedi yang menimpa rekan mereka.

Sebagian warganet Indonesia kemudian merespons dengan memberikan ulasan negatif terhadap destinasi Hutan Amazon, bahkan menyebutkan hal-hal nyeleneh seperti "tidak ada bubur ayam" di sana.

Menanggapi fenomena “perang rating” ini, Hariyanto mengingatkan publik untuk menahan diri dan memahami situasi duka yang tengah dialami pihak keluarga korban.

"Menurutnya, akan lebih baik jika masyarakat membalas penilaian buruk tersebut dengan menyampaikan informasi-informasi yang benar," ungkapnya.

Ia juga menyebut telah beredar banyak disinformasi di Brasil, mulai dari tuduhan lambannya tim penyelamat, minimnya kehadiran pihak berwenang, hingga dugaan korban ditelantarkan oleh pemandu.

“Kita harus berusaha untuk menumbuhkan kembali rasa percaya wisatawan Brazil untuk mau berwisata ke Indonesia,” tegas Hariyanto.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jalur pendakian Rinjani memang termasuk kategori ekstrem dan berisiko tinggi.

Namun, pendakiannya telah diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam SK Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Nomor 19 Tahun 2022. SOP tersebut mewajibkan pendakian didampingi pemandu dan porter bersertifikat.

Hariyanto mengakui perlunya pengawasan yang lebih ketat agar SOP benar-benar dijalankan di lapangan. Kemenpar juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Basarnas, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi pendakian Rinjani.

Pemerintah saat ini telah memperketat proses skrining awal pendakian, termasuk pemeriksaan kesehatan dan briefing wajib bagi para pendaki.

Ia juga mengimbau wisatawan untuk lebih bijak saat memilih destinasi ekstrem dengan memastikan peraturan dan risiko tempat wisata tersebut. Selain itu, agen perjalanan dan pemandu juga harus memiliki sertifikasi resmi.

“Jika standar yang diharuskan tidak dapat terpenuhi, untuk tidak memaksakan tetap mengunjungi tempat tersebut,” tandasnya. (Antara)