Kemkomdigi Ajukan Tambahan Anggaran Rp12,6 Triliun untuk Tahun 2026, Fokus pada Infrastruktur dan SDM Digital

Matamata.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7).

Sekretaris Jenderal Kemkomdigi, Ismail, menyebutkan total kebutuhan anggaran kementeriannya mencapai Rp20,3 triliun. Namun, pagu indikatif yang ditetapkan untuk tahun tersebut hanya sebesar Rp7,75 triliun, sehingga terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun.

"Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ada di angka Rp20,3 triliun sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun," jelas Ismail.

Anggaran tambahan itu akan difokuskan pada empat program prioritas, yakni penguatan infrastruktur digital, pengembangan ekosistem dan ruang digital, komunikasi publik dan media, serta dukungan manajemen.

Program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital menjadi yang paling besar menyerap anggaran tambahan, yaitu sebesar Rp7,75 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan BTS, penyediaan akses internet, penguatan konektivitas melalui jaringan kabel dan nirkabel, serta pemeliharaan operasional BTS 4G, khususnya di wilayah Papua dan non-Papua.

Selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk operasional satelit Satria 1, layanan publik terkait sertifikasi infrastruktur digital, dan pengembangan ekosistem digital.

Untuk program penguatan ruang digital, Kemkomdigi mengusulkan tambahan Rp2,7 triliun. Anggaran ini dibutuhkan untuk operasional Pusat Data Nasional (PDN) dan PDN Sementara, pengawasan konten ilegal, serta literasi digital bagi kelompok rentan.

"Termasuk di dalamnya juga untuk pelatihan dan fasilitasi literasi digital untuk anak dan kelompok rentan, Digital Talent Scholarship, beasiswa S2 & S3 bidang digital, serta dukungan pembangunan SDM digital," ujar Ismail.

Sementara itu, untuk mendukung program komunikasi publik dan media, kementerian membutuhkan tambahan Rp313 miliar. Dana ini akan dipakai untuk menyampaikan informasi terkait berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan desa hingga program Makan Bergizi Gratis.

Terakhir, program dukungan manajemen membutuhkan alokasi tambahan Rp1,7 triliun yang difokuskan pada kebutuhan gaji, tunjangan, serta keperluan administratif lainnya.

"Ini untuk memenuhi kebutuhan gaji, tunjangan, dan berbagai hal-hal yang bersifat manajerial untuk menjalankan fungsi pengawasan dan lainnya," pungkas Ismail. (Antara)