Matamata.com - Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keputusan Amerika Serikat untuk mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia belum bersifat final. Masih ada ruang bagi kedua negara untuk melanjutkan negosiasi.
“Makanya dari surat itu kita menganggap bahwa kita masih punya peluang untuk berdiskusi lagi. Nah, kemudian pihak AS juga menyampaikan bahwa mereka akan merespons, jadinya ini (tarif) belum final,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam media briefing di Jakarta, Rabu (9/7).
Kebijakan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump sejak April lalu tetap diberlakukan meskipun proses negosiasi masih berlangsung intensif. Namun, menurut Haryo, Pemerintah AS berharap Indonesia tidak mengambil langkah balasan, sehingga membuka ruang diskusi yang bersifat dua arah.
“Mereka (AS) kan berharap (Indonesia) jangan menaikkan tarif juga. Jadi artinya ini (negosiasi) masih terbuka, mereka juga menginginkan respons positif dari kita, dan kita tentu juga berharap kita dapat deal yang lebih baik,” katanya.
Saat ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sedang berada di Washington DC untuk melanjutkan pembahasan tarif dengan sejumlah pejabat tinggi AS, di antaranya Secretary of Treasury Scott Bessent, Head of USTR Jamieson Greer, dan Secretary of Commerce Howard Lutnick.
“Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan,” tegas Haryo.
Sembari menanti hasil negosiasi, pemerintah tetap mendorong peningkatan ekspor ke pasar non-AS. Haryo menyebutkan bahwa 90 persen perdagangan Indonesia saat ini berasal dari negara-negara di luar Amerika Serikat.
“Jadi, peluang untuk meningkatkan ekspor ke negara lain sambil kita bahas tarif ideal untuk kita dan AS sangat terbuka,” ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO
-
Menlu Iran Ingatkan Trump: Fasilitas Bisa Hancur, Tapi Teknologi Tak Bisa Dibom
-
KPK Desak Pembenahan Menyeluruh di Ditjen Pajak Usai Kasus Suap KPP Madya Jakut
-
Agen Asuransi Teriak Pajak 'Kurang Bayar' Membengkak, PAAI Desak Kemenkeu Beri Keadilan
-
OTT Perdana 2026: KPK Tetapkan Kepala KPP Madya Jakut dan 4 Orang Tersangka Suap
Terpopuler
-
Prabowo Koreksi Desain IKN: Tambah Embung dan Perkuat Antisipasi Karhutla
-
Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO
-
Menteri PKP Targetkan Pembangunan Ratusan Rusun Subsidi Sepanjang 2026
-
Kemenhaj: Petugas Haji Wajib Berseragam dan Tidak Pakai Ihram saat Puncak Armuzna
Terkini
-
Prabowo Koreksi Desain IKN: Tambah Embung dan Perkuat Antisipasi Karhutla
-
Presiden Prabowo Melawat ke Inggris Pekan Depan, Bidik Kerja Sama Universitas Papan Atas
-
Denmark Peringatkan AS: Upaya Rebut Greenland Bisa Jadi Lonceng Kematian NATO
-
Menteri PKP Targetkan Pembangunan Ratusan Rusun Subsidi Sepanjang 2026
-
Kemenhaj: Petugas Haji Wajib Berseragam dan Tidak Pakai Ihram saat Puncak Armuzna