Bapanas Usulkan Tambahan Anggaran Rp16 Triliun untuk Perkuat Ketahanan Pangan 2026

Matamata.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,10 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Kamis (10/7).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan tambahan dari pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp79,4 miliar. Ia menegaskan pentingnya perencanaan anggaran sejak awal agar pelaksanaan program tidak lagi bersifat reaktif.

"Usulan tersebut mencakup tambahan anggaran Rp16,02 triliun dari pagu indikatif yang telah ditetapkan di tahun 2026 sebesar Rp79.425.015.000," ujar Arief saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (12/7).

Arief menyebutkan, selama ini pengajuan anggaran untuk program bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sering dilakukan setelah kondisi genting terjadi, sehingga proses eksekusinya membutuhkan waktu.

"Idealnya program seperti SPHP ini sudah dianggarkan dari awal. Misalnya, berapa stok beras Bulog atau Cadangan Beras Pemerintah yang bisa langsung dikeluarkan," ujarnya.

Ia menambahkan, stabilisasi harga membutuhkan sekitar 1,5 juta ton beras per tahun, sementara bantuan pangan bisa mencapai kebutuhan 180.000 ton per bulan. Maka dari itu, perencanaan anggaran sejak awal dinilai krusial agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

"Misalnya, harga naik lebih dari 10 persen selama tujuh hari, Bulog bisa langsung bergerak tanpa menunggu persetujuan tambahan anggaran," jelas Arief.

Arief menegaskan, pihaknya hanya menyampaikan usulan terbaik. "Jika nantinya ada kebijakan lain yang lebih prioritas, kami akan ikut. Tapi setidaknya, sudah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, DPR, dan Menko Pangan," tambahnya.

Terkait SPHP, Arief menjelaskan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog perlu digerakkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Saat ini, stok beras Bulog per 10 Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton.

“SPHP itu untuk intervensi stabilisasi harga. Ketika harga naik, stok di Bulog harus digunakan. Bantuan pangan juga bagian dari intervensi pemerintah. Dan kalau ada bencana, stok itu juga harus siap,” tegasnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menilai langkah Bapanas sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

“Besar harapan kami agar anggaran ini benar-benar mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara berkelanjutan serta memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Titiek. (Antara)