Matamata.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah pusat mengalokasikan Rp1.333 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok berpenghasilan rendah.
“Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta, Rabu (13/8).
Dana tersebut disalurkan melalui berbagai program, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako, pembiayaan bagi UMKM, layanan kesehatan dan pendidikan, serta dukungan ketahanan pangan dan energi.
Sri Mulyani menambahkan, anggaran belanja pemerintah pusat yang diterima langsung masyarakat pada 2026 akan lebih besar. “Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 mencapai Rp1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari target APBN. Angka ini terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.006,5 triliun dan transfer ke daerah Rp400,6 triliun. Secara tahunan, belanja negara tumbuh 0,6 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut mencerminkan kebijakan countercyclical pemerintah di tengah dinamika global dan regional. Fokus belanja diarahkan pada pencapaian target pembangunan pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi daerah melalui program makan bergizi gratis, pemberdayaan desa, dan UMKM.
Selain itu, anggaran juga diperuntukkan bagi program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan energi. Untuk RAPBN 2026, pemerintah dan DPR mematok belanja negara pada kisaran 14,19–14,83 persen produk domestik bruto (PDB), terdiri atas belanja pemerintah pusat 11,41–11,94 persen PDB dan transfer ke daerah 2,78–2,89 persen PDB. (Antara)
Berita Terkait
-
Akademisi UPN Veteran Yogyakarta Sebut Paparan Presiden Prabowo Perkuat Pemahaman Aliran Bernegara
-
Menpora Erick Thohir: Nobar Piala Dunia 2026 Gerakkan Ekonomi dan UMKM
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG, Bahan Baku Plastik, dan Suku Cadang Pesawat
-
Kemendag: Kopi Indonesia Raih Potensi Transaksi Rp66 Miliar di World of Coffee Bangkok
-
Menkeu Purbaya Targetkan Penerbitan Panda Bonds 1 Miliar Dolar AS Tahun Ini
Terpopuler
-
Ketua Exco Partai Buruh Papua Tengah, Dukung Said Iqbal Atasi Kasus 8.300 PHK Karyawan PT Freeport Indonesia
-
Trump Ancam Kenakan Tarif Impor 100 Persen bagi Negara Pengumpul Pajak Digital
-
Menyesal! Davina Karamoy Tak Kuasa Tahan Tangis di Film 'Andai Waktu Bisa Diulang Kembali'
-
Menteri Kebudayaan: Ruang Kreatif Komunitas Strategis bagi Keberlanjutan Budaya
-
Akademisi UPN Veteran Yogyakarta Sebut Paparan Presiden Prabowo Perkuat Pemahaman Aliran Bernegara
Terkini
-
Trump Ancam Kenakan Tarif Impor 100 Persen bagi Negara Pengumpul Pajak Digital
-
Menteri Kebudayaan: Ruang Kreatif Komunitas Strategis bagi Keberlanjutan Budaya
-
Akademisi UPN Veteran Yogyakarta Sebut Paparan Presiden Prabowo Perkuat Pemahaman Aliran Bernegara
-
KDM Alihkan Hadiah Sayembara Rp250 Juta untuk Masa Depan Korban Penyekapan
-
Fadli Zon: Lengger Banyumas Harus Dirawat dan Dikembangkan ke Tingkat Dunia