Matamata.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak benar ada pembiaran aparat terhadap aksi massa anarkis dengan tujuan menciptakan kondisi darurat militer.
"Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," ujar Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI.
Ia menjelaskan sejak awal penanganan aksi demonstrasi merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara TNI hanya memberikan dukungan pengamanan agar situasi tetap kondusif.
"Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," kata Tandyo.
Menurut Tandyo, arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8) memperkuat komitmen TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta agar kedua institusi mempererat kerja sama guna meredam aksi massa yang kerap berujung anarkis.
"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," tegas Tandyo. (Antara)
Berita Terkait
-
TNI AD Tegaskan Pelibatan Prajurit Atasi Begal Sah Sesuai Undang-Undang
-
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Kumpulkan Panglima TNI dan Deretan Purnawirawan, Bahas Dukungan Program Pemerintah
-
Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bersama Menhan dan Panglima TNI Bahas Rencana Kerja 2026
-
Istri Mantan Panglima TNI Wiranto Wafat di Bandung
-
4 Potret Beda Gaya Istri Panglima TNI dan Istri Kapolri, Cantik Berwibawa dengan Seragam Masing-masing
Terpopuler
-
Polda Aceh Ingatkan Warga Tak Jadikan Piala Dunia 2026 Ajang Judi dan Konvoi
-
Kemendikdasmen Beri Bantuan School Kit dan Trauma Healing Murid Korban Kebakaran Kemayoran
-
DPR Minta Kemenekraf Lobi Kemenkeu Tunda Tarif Pajak Normal Sektor Ekraf
-
Menlu RI Sugiono Sambut Kunjungan Resmi Menlu Turkiye di Jakarta
-
KPK Dalami Pengisian Kuota Haji PT Maktour, Periksa 4 Staf dan Panggil Fuad Hasan
Terkini
-
Polda Aceh Ingatkan Warga Tak Jadikan Piala Dunia 2026 Ajang Judi dan Konvoi
-
Kemendikdasmen Beri Bantuan School Kit dan Trauma Healing Murid Korban Kebakaran Kemayoran
-
DPR Minta Kemenekraf Lobi Kemenkeu Tunda Tarif Pajak Normal Sektor Ekraf
-
Menlu RI Sugiono Sambut Kunjungan Resmi Menlu Turkiye di Jakarta
-
KPK Dalami Pengisian Kuota Haji PT Maktour, Periksa 4 Staf dan Panggil Fuad Hasan