Matamata.com - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa tidak benar ada pembiaran aparat terhadap aksi massa anarkis dengan tujuan menciptakan kondisi darurat militer.
"Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada," ujar Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI.
Ia menjelaskan sejak awal penanganan aksi demonstrasi merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sementara TNI hanya memberikan dukungan pengamanan agar situasi tetap kondusif.
"Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu," kata Tandyo.
Menurut Tandyo, arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Sabtu (30/8) memperkuat komitmen TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta agar kedua institusi mempererat kerja sama guna meredam aksi massa yang kerap berujung anarkis.
"Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri," tegas Tandyo. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
-
6 Cara Biar Urusan Pengajuan Pinjaman Cepat Beres, Siapkan Ini Sebelum Chat CS!
-
Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Modernisasi Armada, BRIN Adopsi Teknologi Kapal OceanX untuk Riset Maritim Indonesia
-
Bulog Lipat Gandakan Stok Pangan di Sumbagut 3 Kali Lipat Jelang Ramadhan 2026
-
Ultraverse Festival 2026: Konser "Connected Music" Jakarta-Surabaya-Bali Berkat XL Ultra 5G+
Terkini
-
Eks Menpora Dito Ariotedjo Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Modernisasi Armada, BRIN Adopsi Teknologi Kapal OceanX untuk Riset Maritim Indonesia
-
Bulog Lipat Gandakan Stok Pangan di Sumbagut 3 Kali Lipat Jelang Ramadhan 2026
-
Adopsi Model Danantara, Dedi Mulyadi Pangkas Puluhan BUMD Jabar Jadi Satu Holding
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Mantan Menpora Dito Ariotedjo