Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal tetap memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika hingga akhir Oktober 2025 penyerapan dananya belum optimal.
“Tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun nggak terpakai, ya, saya ambil uangnya,” ujar Purbaya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).
Menurutnya, anggaran yang tidak terserap akan dialihkan ke program lain yang dinilai lebih siap.
“Kalau nggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ucapnya.
Pernyataan Purbaya ini menanggapi permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar anggaran MBG tidak ditarik. Luhut sebelumnya menyebut penyerapan anggaran program yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menunjukkan perbaikan signifikan.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut usai rapat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana.
Luhut menekankan pentingnya memaksimalkan serapan anggaran karena perputaran dana dalam program MBG diyakini mampu memberi dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
-
Menkeu Buka Peluang Defisit APBN 2026 Melebar di Atas 3 Persen
-
Menkeu Waspadai Dampak Konflik AS-Iran, Siapkan APBN Jadi Penahan Kejut
-
Menko Pangan Pastikan Program Makan Bergizi Gratis di Jepara Sesuai Standar Gizi
-
Menkeu Purbaya: Harga BBM Subsidi Bisa Naik Jika Tekanan Minyak Lampaui Kapasitas APBN
-
Menko Pangan: Penerima Makan Bergizi Gratis Capai 61,2 Juta Orang per Februari 2026
Terpopuler
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi
Terkini
-
MK Tolak Permohonan Uji Materi KUHP dan UU ITE yang Diajukan Roy Suryo dkk
-
Pertamina Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying, Pastikan Stok BBM Nasional Aman
-
KPK: Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Rejang Lebong Sangat Rentan Korupsi
-
DPR: Wacana KPU Jadi Lembaga Negara Keempat Perlu Kajian Komprehensif
-
Komisi III DPR Sebut Penyiraman Air Keras Andrie Yunus sebagai Kejahatan Terhadap Demokrasi