Matamata.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa periode waktu (tempus) dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) yang tengah diselidiki penyidik adalah tahun 2008 hingga 2017.
“Kejaksaan Agung sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) dalam perkara tersebut. Periodesasinya dari 2008 sampai 2017,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta, Selasa (11/11).
Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah itu dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sejak Oktober 2025.
Anang menegaskan bahwa perkara ini merupakan kasus baru, bukan pengembangan dari penyidikan lain. Ia juga menyebut, hingga kini belum ada perkiraan nilai kerugian negara terkait kasus tersebut.
Mengenai detail perkara, Anang belum dapat membeberkannya lebih lanjut.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengumumkan adanya penyidikan kasus baru terkait dugaan korupsi pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang oleh Petral atau PES periode 2009–2015.
“Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang mengakibatkan kerugian negara dari pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2009–2015,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Ia menjelaskan bahwa penyidikan kasus tersebut bermula dari pengembangan dua perkara yang mulai dilakukan pada Oktober 2025.
Pertama, perkara dugaan suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) tahun anggaran 2012–2014, dengan salah satu tersangka Chrisna Damayanto (CD) yang saat itu menjabat Direktur Pengolahan Pertamina sekaligus Komisaris Petral.
Kedua, perkara dugaan suap dalam perdagangan minyak dan produk jadi kilang tahun 2012–2014, dengan tersangka Bambang Irianto, selaku Managing Director PT PES periode 2009–2013 yang juga pernah menjabat Direktur Utama Petral sebelum diganti pada 2015. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Pastikan Tak Duplikasi Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis yang Ditangani Kejagung
-
Kejagung Sita Alphard Milik Tersangka Kasus Korupsi Makan Bergizi Gratis
-
KPK Ingatkan Korupsi Pelayanan Publik Bermula dari Pembiaran Pungli Kecil
-
Wapres Gibran Pastikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Bebas Korupsi
-
Jubir Kementerian ESDM Bantah Narasi Hoaks yang Samakan Pertamax dengan Solar
Terpopuler
-
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah di 37 Provinsi, Targetkan Biaya Logistik Turun
-
Presiden Prabowo Kunker ke Jatim: Resmikan Infrastruktur IJD hingga Tutup Munas NU
-
Cetak Brace Lawan Austria, Lionel Messi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia
-
China Dukung Perundingan AS-Iran di Swiss demi Stabilitas Timur Tengah
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG, Bahan Baku Plastik, dan Suku Cadang Pesawat
Terkini
-
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah di 37 Provinsi, Targetkan Biaya Logistik Turun
-
Presiden Prabowo Kunker ke Jatim: Resmikan Infrastruktur IJD hingga Tutup Munas NU
-
Cetak Brace Lawan Austria, Lionel Messi Jadi Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia
-
China Dukung Perundingan AS-Iran di Swiss demi Stabilitas Timur Tengah
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG, Bahan Baku Plastik, dan Suku Cadang Pesawat