Wapres Gibran Pastikan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Bebas Korupsi

Matamata.com -  

JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Langkah ini diambil guna memastikan setiap anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Gibran dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Wapres, pembenahan tata kelola ini krusial agar eksekusi kedua program strategis tersebut lebih tepat sasaran, efektif, efisien, serta bersih dari praktik korupsi.

"Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional," kata Gibran menambahkan.

Komitmen pembenahan ini sejalan dengan langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai memperketat aturan internal usai pelantikan jajaran pimpinan baru. Selain mematangkan sasaran program, BGN juga membenahi aturan main Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa seluruh pegawai BGN dilarang keras memiliki atau mengelola SPGG demi menghindari konflik kepentingan (conflict of interest). Hal itu ia sampaikan usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sementara itu dari sektor pendukung, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memproyeksikan sekitar 40.000 KDMP targetnya sudah mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan sarana pendukung program tersebut di berbagai daerah.

Ferry menekankan bahwa pengembangan Koperasi Desa Merah Putih akan terus dilanjutkan, namun dengan perhitungan matang dan terukur.

"Operasionalisasi itu membutuhkan pendekatan yang sifatnya kualitatif, harus berdasarkan feasibility study (studi kelayakan) seperti yang disampaikan oleh DPR. Koperasi Desa ini harus profit dan berkelanjutan," tutur Ferry. (Antara)