Matamata.com - Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang menyiapkan peralatan medis dan fasilitas pendukung bagi pasukan penjaga perdamaian yang direncanakan dikirim ke Gaza. Informasi tersebut disampaikan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, Sabtu.
TNI mengajukan rencana pengerahan sekitar 20.000 personel, yang akan difokuskan pada pelayanan kesehatan serta satuan Zeni Konstruksi.
“Persiapan meliputi rumah sakit lapangan, peralatan medis darurat, ambulans, kebutuhan air bersih dan sanitasi, serta kemampuan konstruksi, termasuk peralatan berat dan sarana rekonstruksi,” ujar Freddy.
Ia menambahkan, perlengkapan teknis itu nantinya digunakan untuk membangun fasilitas umum bagi warga di daerah terdampak.
Para personel yang dipilih memiliki pengalaman dalam misi penjaga perdamaian dan akan mengikuti pelatihan tambahan guna memastikan kesiapan operasi.
TNI saat ini menunggu persetujuan dari pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelum pengerahan dilakukan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan dua opsi untuk mendapatkan otorisasi pengiriman pasukan ke Gaza.
“Ada dua alternatif. Salah satunya melalui mekanisme di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Sjafrie di Jakarta Pusat, Jumat.
Indonesia sebelumnya telah bekerja sama dengan PBB dalam misi penjaga perdamaian di Afrika dan Lebanon.
Sjafrie menuturkan bahwa persetujuan pengerahan memerlukan koordinasi tingkat kepala negara serta dukungan negara-negara yang berperan dalam penanganan konflik Gaza.
“Jika negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab menyetujui, Indonesia siap berpartisipasi,” katanya. Ia menambahkan bahwa Israel, sebagai pihak terkait, juga harus memberikan persetujuan.
Rencana pengiriman pasukan tersebut mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian internasional dan bantuan kemanusiaan melalui kesiapan militer yang terintegrasi dengan dukungan medis serta rekonstruksi bagi warga sipil di wilayah konflik.
Pejabat TNI menegaskan bahwa misi yang diusulkan diharapkan dapat berjalan efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan keamanan maupun kemanusiaan. (Antara)
Berita Terkait
-
Permenhut 6/2026 Jadi Kunci Stabilitas dan Kepastian Proyek Karbon di Indonesia
-
Menkeu Purbaya: Indonesia Masuk 'Survival Mode', Tak Ada Lagi Ruang Inefisiensi
-
Kementan: Industri Sawit Indonesia Ramah Lingkungan dan Siap Menuju B50
-
RI Incar Kursi Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030
-
Jepang Sebut Indonesia Destinasi Investasi Menjanjikan, Sektor Otomotif Jadi Andalan
Terpopuler
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Karakter Kuat Rio Dewanto di Sinetron 'Jejak Duka Diandra', Digandrungi Penonton
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
Terkini
-
KPK: Lemahnya Kaderisasi Parpol Picu Praktik Mahar Politik dan Korupsi
-
Seskab Teddy dan Dirut KAI Pastikan Proyek Hunian Warga Pinggir Rel Senen Rampung Juni
-
Kemenkes Percepat Sertifikasi Higiene 26 Ribu Dapur Gizi di Seluruh Indonesia
-
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Tajam Akademisi
-
KPK Dorong Reformasi Politik, Serahkan Rekomendasi Tata Kelola Parpol ke Presiden dan DPR