Ribuan Sekolah Rusak di Sumatera, DPR Desak Pemerintah Dirikan Sekolah Darurat

Matamata.com - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera menyediakan fasilitas sekolah darurat bagi siswa yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah di Sumatera.

"Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana," ujar Fikri di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa pendirian sekolah darurat harus diiringi langkah pendampingan psikologis bagi peserta didik yang terdampak.

"Dengan catatan, sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya penyembuhan trauma," katanya.

Untuk mempercepat pemulihan mental siswa, Fikri menyarankan pendekatan lintas sektor dengan menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Ia menilai metode penyembuhan trauma dapat dilakukan melalui pembelajaran yang lebih menyenangkan di sekolah-sekolah darurat.

Selain itu, Fikri juga menilai Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat diterapkan sementara, meski akses internet dan fasilitas belajar di lokasi bencana sangat terbatas.

“PJJ ini bisa menjadi solusi sementara, mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” tuturnya.

Berdasarkan data terbaru, banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan kerusakan berat pada sedikitnya 1.009 sekolah. Fikri mendesak pemerintah segera bertindak agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah itu menegaskan bahwa pemulihan fasilitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan pascabencana.

“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Namun Fikri mengakui bahwa pemulihan ribuan sekolah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga diperlukan sumber pendanaan tambahan di luar anggaran reguler Kemendikdasmen.

Ia pun meminta kementerian terkait segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP).

“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran re-calling bencana,” ujarnya.

Selain persoalan anggaran, Fikri menekankan perlunya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak. (Antara)