Presiden Prabowo: Kejaksaan Akan Sita Tambahan 5 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam menindak tegas pengusaha nakal yang menguasai lahan negara secara ilegal.

Dalam agenda Panen Raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/1/2026), Presiden mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung ditargetkan menyita tambahan 4 hingga 5 juta hektare lahan sawit bermasalah sepanjang tahun 2026.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan pemerintah yang sebelumnya telah menguasai kembali 4 juta hektare lahan sawit yang terbukti melanggar hukum.

"Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Dan tahun 2026, kita akan sita tambahan 4 sampai 5 juta hektare lagi," tegas Presiden Prabowo di hadapan para petani dan pejabat negara.

Selain sektor perkebunan, Presiden memaparkan bahwa Kabinet Merah Putih telah bergerak masif menindak ratusan tambang ilegal. Aksi tegas ini diklaim telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah.

"Sudah ratusan triliun rupiah kita selamatkan dari tambang ilegal. Memang masih banyak yang bocor, tapi akan terus kita kejar. Uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Tidak boleh sepeser pun tidak sampai ke rakyat," ujar Presiden.

Menurutnya, penguasaan kawasan hutan secara tidak sah oleh oknum pengusaha telah berlangsung lama. Ia menyindir pihak-pihak yang merasa aman melakukan pelanggaran karena merasa bisa menyuap oknum aparat.

"Mereka berani melecehkan negara, menganggap pejabat di setiap eselon bisa dibeli dan disogok. Ini tidak boleh lagi terjadi," tambahnya.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah mewanti-wanti Satuan Tugas Penataan Lahan Sawit dalam Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk menjaga integritas. Ia meminta jajarannya tidak goyah oleh lobi-lobi pengusaha dan tetap fokus membela kepentingan rakyat.

"Ini baru permulaan. Jika diteliti dengan sungguh-sungguh, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah," ujar Presiden dalam keterangan sebelumnya di Kantor Kejaksaan Agung.

Komitmen ini ditegaskan Presiden sebagai tugas utama Kabinet Merah Putih untuk memastikan kedaulatan sumber daya alam Indonesia kembali ke tangan negara untuk kemakmuran masyarakat. (Antara)